Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan para menterinya dan seluruh kepala daerah untuk terus membenahi proses pelayanan perizinan usaha sehingga lebih cepat dan efektif.
Jika itu tidak dilakukan, Indonesia akan kehilangan banyak peluang investasi yang tentu saja sangat buruk untuk perekonomian Tanah Air.
“Investasi ini rebutan antarnegara. Kalau pelayanan perizinan kita belum cepat, di pusat maupun di daerah, segera sederhanakan dan percepat. Layani segala yang berkaitan dengan investasi,” ujar Jokowi dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4).
Kepala negara juga berpesan kepada jajaran menterinya untuk melakukan terobosan inovatif dan kreatif dalam mencari sumber-sumber pendanaan baru untuk pembangunan nasional. Pasalnya, ke depan, pemerintah tidak bisa terus bergantung pada APBN dan APBD saja.
“Dengan adanya inovasi-inovasi pembiayaan, daya tarik investasi juga akan semakin kuat,” tuturnya.
Baca juga: Pemkab Sumedang Komitmen Percepat Perizinan untuk Fasilitas Sosial
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dijalankan dengan serius. Agenda-agenda strategis di bidang itu harus diprioritaskan. Dengan begitu, diharapkan angka kemiskinan ektrem dan stunting bisa terus ditekan ke titik terendah.
“Lakukan peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses di bidang pendidikan dan juga upskilling, reskilling tenaga kerja agar masyarakat semakin produktif dan kompetitif,” pungkas mantan wali kota Solo itu.(OL-5)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Presiden secara tegas juga meminta agar setiap proses perizinan tidak boleh menciptakan birokrasi yang panjang, tidak efisien, dan menimbulkan biaya tinggi.
Langkah ini diambil sebagai jawaban atas berbagai keluhan pelaku usaha waralaba di daerah yang selama ini terhambat oleh proses administratif yang lambat dan tidak seragam antardaerah.
Dijelaskan Lucky, ribuan perizinan yang telah ditandatanganinya mencakup berbagai sektor usaha dan mulai dari skala kecil hingga menengah.
Surat Izin Usaha Mikro, Contoh & Cara Membuat. SIUMK: Panduan lengkap cara membuat Surat Izin Usaha Mikro. Contoh terpercaya, proses mudah, bisnis lancar!
Pengawasan merupakan bagian penting agar tak terjadi adanya pelaku usaha yang sudah beraktivitas tapi perizinannya belum ditempuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved