Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
KETUA DPR RI, Puan Maharani, Selasa, (05/04/2022) menyeru pemerintah memastikan pemulihan ekonomi menyasar hingga rakyat ke level paling bawah. Sikap Puan dinilai sebagai bentuk kepeduliannya ke masyarakat.
Pengamat ekonomi Institute of Developing Indonesian Economy (IDEA), Candra Surya Utama, menyatakan saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang terdampak karena pandemi.
Hal ini membuat daya beli masyarakat menurun. Ini ditambah lagi dengan kebijakan insentif pemerintah seperti keringanan pajak yang dihapus. Ditambah lagi baru-baru ini ada kebijakan kenaikan harga BBM.
"Saya melihat Puan coba suarakan apa yang dialami rakyat. Puan tunjukkan sikap kepeduliannya," jelasnya melalui keterangan tertulis, Rabu (6/4).
Dia menyebut Puan menjalankan tugasnya sebagai bagian dari parlemen dengan bersuara untuk mengawasi kebijakan ekonomi pemerintah.
"Sebab tanpa pengawasan parlemen, pemerintah tidak dapat tahu apakah kebijakannya sudah benar atau belum. Selain itu, juga untuk menilai sejauh mana kebijakan sudah efektif ataukah belum," kata Candra.
Baca juga: Puan: Pemulihan Ekonomi Transisi Covid-19 Harus Dirasakan Rakyat
Di sisi lain, Candra melihat Puan sedang menunjukkan sikap politiknya. Dimana partai tempatnya bernaung, yakni PDIP, beridiologi kerakyatan dan pro wong cilik. Puan, kata dia, adalah cerminan langsung dari sikap politik PDIP sendiri.
Tak lupa, Candra juga menyarankan Puan menjalin komunikasi lebih intens dengan pemerintah. Maksudnya kritikan ditindaklanjuti dengan masukan kebijakan yang lebih taktis dan dapat dipraktekkan.
"Misal mengusulkan pemerintah untuk tetap menerapkan keringanan pajak. Bisa juga tetap parlemen meminta agar kenaikan BBM ditunda hingga daya beli masyarakat kembali pulih paska dihantam pandemi," tegasnya.
Sebelumnya Puan menyatakan kondisi pemulihan ekonomi tidak boleh hanya di atas kertas semata, tetapi harus benar-benar dirasakan rakyat secara langsung. Ini dikatakan Puan, Selasa (5/4).
Puan juga menyeru agar segala kondisi dan tantangan yang membuat rakyat sulit merasakan pemulihan ekonomi, harus segera diatasi pemerintah.
"Terlebih di saat kebutuhan dan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat mendekati Hari Raya," ucapnya.
Politikus PDIP itu menekankan, klaim pemerintah soal tren pemulihan ekonomi di masa transisi Covid-19 harus sejalan dengan apa yang dirasakan rakyat.
Terlebih, sejumlah program isentif, seperti penghapusan pajak penghasilan yang diterapkan selama pandemi, sudah tidak berlaku lagi. (RO/OL-09)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi usulan Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk merokok
WAKIL Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan apresiasi tinggi terhadap aksi heroik Raihan Diaz Rinawi, yang memanjat tiang bendera setinggi 12 meter saat upacara HUT ke-80 RI di Lampung
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya balita bernama Raya di Sukabumi, Jawa Barat, yang tubuhnya dipenuhi cacing.
Ketua DPR RI Puan Maharani membuka peluang evaluasi tunjangan rumah anggota DPR yang kini mencapai Rp50 juta per bulan
Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved