Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KETUA DPR RI, Puan Maharani, Selasa, (05/04/2022) menyeru pemerintah memastikan pemulihan ekonomi menyasar hingga rakyat ke level paling bawah. Sikap Puan dinilai sebagai bentuk kepeduliannya ke masyarakat.
Pengamat ekonomi Institute of Developing Indonesian Economy (IDEA), Candra Surya Utama, menyatakan saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang terdampak karena pandemi.
Hal ini membuat daya beli masyarakat menurun. Ini ditambah lagi dengan kebijakan insentif pemerintah seperti keringanan pajak yang dihapus. Ditambah lagi baru-baru ini ada kebijakan kenaikan harga BBM.
"Saya melihat Puan coba suarakan apa yang dialami rakyat. Puan tunjukkan sikap kepeduliannya," jelasnya melalui keterangan tertulis, Rabu (6/4).
Dia menyebut Puan menjalankan tugasnya sebagai bagian dari parlemen dengan bersuara untuk mengawasi kebijakan ekonomi pemerintah.
"Sebab tanpa pengawasan parlemen, pemerintah tidak dapat tahu apakah kebijakannya sudah benar atau belum. Selain itu, juga untuk menilai sejauh mana kebijakan sudah efektif ataukah belum," kata Candra.
Baca juga: Puan: Pemulihan Ekonomi Transisi Covid-19 Harus Dirasakan Rakyat
Di sisi lain, Candra melihat Puan sedang menunjukkan sikap politiknya. Dimana partai tempatnya bernaung, yakni PDIP, beridiologi kerakyatan dan pro wong cilik. Puan, kata dia, adalah cerminan langsung dari sikap politik PDIP sendiri.
Tak lupa, Candra juga menyarankan Puan menjalin komunikasi lebih intens dengan pemerintah. Maksudnya kritikan ditindaklanjuti dengan masukan kebijakan yang lebih taktis dan dapat dipraktekkan.
"Misal mengusulkan pemerintah untuk tetap menerapkan keringanan pajak. Bisa juga tetap parlemen meminta agar kenaikan BBM ditunda hingga daya beli masyarakat kembali pulih paska dihantam pandemi," tegasnya.
Sebelumnya Puan menyatakan kondisi pemulihan ekonomi tidak boleh hanya di atas kertas semata, tetapi harus benar-benar dirasakan rakyat secara langsung. Ini dikatakan Puan, Selasa (5/4).
Puan juga menyeru agar segala kondisi dan tantangan yang membuat rakyat sulit merasakan pemulihan ekonomi, harus segera diatasi pemerintah.
"Terlebih di saat kebutuhan dan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat mendekati Hari Raya," ucapnya.
Politikus PDIP itu menekankan, klaim pemerintah soal tren pemulihan ekonomi di masa transisi Covid-19 harus sejalan dengan apa yang dirasakan rakyat.
Terlebih, sejumlah program isentif, seperti penghapusan pajak penghasilan yang diterapkan selama pandemi, sudah tidak berlaku lagi. (RO/OL-09)
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendukung proses hukum apabila ditemukan unsur pidana pada penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M.
Isnur meminta pemerintah dan DPR segera membuka dan menyampaikan DIM revisi KUHAP tersebut sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah nama calon duta besar (Dubes) Amerika Serikat (AS).
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk mengevaluasi penyelenggaraan rukun Islam kelima. Namun, hal ini menunggu laporan dari Komisi VIII DPR yang menangani haji.
Bahtra Banong meminta aparat mengusut temuan lima pulau di Indonesia yang ditawarkan secara komersial melalui situs perdagangan online Private Islands Online.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Puan belum melihat langsung surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved