Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA DPR RI, Puan Maharani, Selasa, (05/04/2022) menyeru pemerintah memastikan pemulihan ekonomi menyasar hingga rakyat ke level paling bawah. Sikap Puan dinilai sebagai bentuk kepeduliannya ke masyarakat.
Pengamat ekonomi Institute of Developing Indonesian Economy (IDEA), Candra Surya Utama, menyatakan saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang terdampak karena pandemi.
Hal ini membuat daya beli masyarakat menurun. Ini ditambah lagi dengan kebijakan insentif pemerintah seperti keringanan pajak yang dihapus. Ditambah lagi baru-baru ini ada kebijakan kenaikan harga BBM.
"Saya melihat Puan coba suarakan apa yang dialami rakyat. Puan tunjukkan sikap kepeduliannya," jelasnya melalui keterangan tertulis, Rabu (6/4).
Dia menyebut Puan menjalankan tugasnya sebagai bagian dari parlemen dengan bersuara untuk mengawasi kebijakan ekonomi pemerintah.
"Sebab tanpa pengawasan parlemen, pemerintah tidak dapat tahu apakah kebijakannya sudah benar atau belum. Selain itu, juga untuk menilai sejauh mana kebijakan sudah efektif ataukah belum," kata Candra.
Baca juga: Puan: Pemulihan Ekonomi Transisi Covid-19 Harus Dirasakan Rakyat
Di sisi lain, Candra melihat Puan sedang menunjukkan sikap politiknya. Dimana partai tempatnya bernaung, yakni PDIP, beridiologi kerakyatan dan pro wong cilik. Puan, kata dia, adalah cerminan langsung dari sikap politik PDIP sendiri.
Tak lupa, Candra juga menyarankan Puan menjalin komunikasi lebih intens dengan pemerintah. Maksudnya kritikan ditindaklanjuti dengan masukan kebijakan yang lebih taktis dan dapat dipraktekkan.
"Misal mengusulkan pemerintah untuk tetap menerapkan keringanan pajak. Bisa juga tetap parlemen meminta agar kenaikan BBM ditunda hingga daya beli masyarakat kembali pulih paska dihantam pandemi," tegasnya.
Sebelumnya Puan menyatakan kondisi pemulihan ekonomi tidak boleh hanya di atas kertas semata, tetapi harus benar-benar dirasakan rakyat secara langsung. Ini dikatakan Puan, Selasa (5/4).
Puan juga menyeru agar segala kondisi dan tantangan yang membuat rakyat sulit merasakan pemulihan ekonomi, harus segera diatasi pemerintah.
"Terlebih di saat kebutuhan dan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat mendekati Hari Raya," ucapnya.
Politikus PDIP itu menekankan, klaim pemerintah soal tren pemulihan ekonomi di masa transisi Covid-19 harus sejalan dengan apa yang dirasakan rakyat.
Terlebih, sejumlah program isentif, seperti penghapusan pajak penghasilan yang diterapkan selama pandemi, sudah tidak berlaku lagi. (RO/OL-09)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat. Adapun, transfer data itu merupakan salah satu poin dalam kerangka kesepakatan dengan AS.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved