Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI, Puan Maharani, Selasa, (05/04/2022) menyeru pemerintah memastikan pemulihan ekonomi menyasar hingga rakyat ke level paling bawah. Sikap Puan dinilai sebagai bentuk kepeduliannya ke masyarakat.
Pengamat ekonomi Institute of Developing Indonesian Economy (IDEA), Candra Surya Utama, menyatakan saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang terdampak karena pandemi.
Hal ini membuat daya beli masyarakat menurun. Ini ditambah lagi dengan kebijakan insentif pemerintah seperti keringanan pajak yang dihapus. Ditambah lagi baru-baru ini ada kebijakan kenaikan harga BBM.
"Saya melihat Puan coba suarakan apa yang dialami rakyat. Puan tunjukkan sikap kepeduliannya," jelasnya melalui keterangan tertulis, Rabu (6/4).
Dia menyebut Puan menjalankan tugasnya sebagai bagian dari parlemen dengan bersuara untuk mengawasi kebijakan ekonomi pemerintah.
"Sebab tanpa pengawasan parlemen, pemerintah tidak dapat tahu apakah kebijakannya sudah benar atau belum. Selain itu, juga untuk menilai sejauh mana kebijakan sudah efektif ataukah belum," kata Candra.
Baca juga: Puan: Pemulihan Ekonomi Transisi Covid-19 Harus Dirasakan Rakyat
Di sisi lain, Candra melihat Puan sedang menunjukkan sikap politiknya. Dimana partai tempatnya bernaung, yakni PDIP, beridiologi kerakyatan dan pro wong cilik. Puan, kata dia, adalah cerminan langsung dari sikap politik PDIP sendiri.
Tak lupa, Candra juga menyarankan Puan menjalin komunikasi lebih intens dengan pemerintah. Maksudnya kritikan ditindaklanjuti dengan masukan kebijakan yang lebih taktis dan dapat dipraktekkan.
"Misal mengusulkan pemerintah untuk tetap menerapkan keringanan pajak. Bisa juga tetap parlemen meminta agar kenaikan BBM ditunda hingga daya beli masyarakat kembali pulih paska dihantam pandemi," tegasnya.
Sebelumnya Puan menyatakan kondisi pemulihan ekonomi tidak boleh hanya di atas kertas semata, tetapi harus benar-benar dirasakan rakyat secara langsung. Ini dikatakan Puan, Selasa (5/4).
Puan juga menyeru agar segala kondisi dan tantangan yang membuat rakyat sulit merasakan pemulihan ekonomi, harus segera diatasi pemerintah.
"Terlebih di saat kebutuhan dan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat mendekati Hari Raya," ucapnya.
Politikus PDIP itu menekankan, klaim pemerintah soal tren pemulihan ekonomi di masa transisi Covid-19 harus sejalan dengan apa yang dirasakan rakyat.
Terlebih, sejumlah program isentif, seperti penghapusan pajak penghasilan yang diterapkan selama pandemi, sudah tidak berlaku lagi. (RO/OL-09)
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved