PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan jajaran menteri dan seluruh kepala daerah untuk terus membenahi ekosistem usaha di Tanah Air.
Berbagai proses perizinan untuk memulai bisnis harus semakin disederhanakan. Jangan sampai kompleksitas birokrasi menghambat pelaku usaha untuk bisa berkembang.
"Saya minta jajaran pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah, bekerja keras memperbaiki ekositem usaha. Perizinan harus terus dipermudah," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam rapat koordinasi di Istana Negara, Senin (28/3).
Baca juga: Menkeu: Investasi Tersendat Bisa Hambat Pemulihan Ekonomi
Tidak hanya menyederhanakan proses perizinan, pembenahan ekosistem usaha juga mencakup berbagai aspek lain. Seperti, kemudahan dalam mengakses permodalan dan teknologi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Akses terhadap permodalan harus diperluas. Berikan juga pelatihan dan keahlian baru, sehingga pelaku usaha bisa mengenal dan memanfaatkan teknologi, yang bermanfaat bagi pengembangan usaha," imbuh Kepala Negara.
Baca juga: Presiden: Target 30 Juta UMKM Masuk Ekosistem Digital Harus Tercapai
Jokowi menyatakan bahwa dirinya telah menandatangan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024. Pihaknya ingin regulasi tersebut segera ditindaklanjuti kementerian atau lembaga terkait.
"Saya ingin ekonosistem kewirausahaan kita semakin baik. Akan lahir lebih banyak wirausaha muda baru, wirausaha muda yang produktif, kreatif, yang siap memajukan UMKM Indonesia. Siap bersaing di pasar global," pungkasnya.(OL-11)
