Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan jajaran menteri dan seluruh kepala daerah untuk terus membenahi ekosistem usaha di Tanah Air.
Berbagai proses perizinan untuk memulai bisnis harus semakin disederhanakan. Jangan sampai kompleksitas birokrasi menghambat pelaku usaha untuk bisa berkembang.
"Saya minta jajaran pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah, bekerja keras memperbaiki ekositem usaha. Perizinan harus terus dipermudah," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam rapat koordinasi di Istana Negara, Senin (28/3).
Baca juga: Menkeu: Investasi Tersendat Bisa Hambat Pemulihan Ekonomi
Tidak hanya menyederhanakan proses perizinan, pembenahan ekosistem usaha juga mencakup berbagai aspek lain. Seperti, kemudahan dalam mengakses permodalan dan teknologi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Akses terhadap permodalan harus diperluas. Berikan juga pelatihan dan keahlian baru, sehingga pelaku usaha bisa mengenal dan memanfaatkan teknologi, yang bermanfaat bagi pengembangan usaha," imbuh Kepala Negara.
Baca juga: Presiden: Target 30 Juta UMKM Masuk Ekosistem Digital Harus Tercapai
Jokowi menyatakan bahwa dirinya telah menandatangan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024. Pihaknya ingin regulasi tersebut segera ditindaklanjuti kementerian atau lembaga terkait.
"Saya ingin ekonosistem kewirausahaan kita semakin baik. Akan lahir lebih banyak wirausaha muda baru, wirausaha muda yang produktif, kreatif, yang siap memajukan UMKM Indonesia. Siap bersaing di pasar global," pungkasnya.(OL-11)
Dari jumlah tersebut, 70% merupakan batu bara berkualitas rendah, sedangkan sisanya adalah batu bara berkualitas sedang dan tinggi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menargetkan total investasi sebesar Rp13.000 triliun pada periode 2025-2029.
Komitmen nyata sektor swasta dalam mendukung program strategis pemerintah kembali ditunjukkan melalui kolaborasi multipihak di sektor peternakan dan pangan.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Kemitraan ini menggunakan skema gerai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), yang memungkinkan Tuntun menghadirkan layanan investasi reksa dana secara aman, mudah, dan terintegrasi dalam satu aplikasi.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyambut baik komoditas yang dibutuhkan AS akan dikenakan tarif lebih rendah bahkan 0%, termasuk tembaga
Studi Nature ungkap pemanasan global tingkatkan fotosintesis darat, tapi lemahkan produktivitas laut. Hal itu berdampak pada iklim dan rantai makanan global.
BADAN Usaha Milik Ansor (BUMA), melalui anak usaha PT Sahabat Kokoh Teknologi, menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi asal Singapura, Toffs Technologies.
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
LIGA Esports Nasional 2025 resmi dimulai. Ajang puncak kompetisi Esports Indonesia ini kembali hadir dengan format liga berjenjang yang terdiri dari Liga 3, Liga 2, dan Liga 1.
KOALISI masyarakat sipil dari berbagai organisasi menyerukan untuk mencabut Undang-Undang (UU) Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Forum ini sangat diperlukan karena dapat memberikan masukan lebih jauh tentang pengembangan EV di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved