Pengelolaan Terpadu Darat-Laut Diharapkan Perkuat Integrasi Ekosistem di Sulawesi Tengah

CIFOR-ICRAF Indonesia bersama Kelompok Kerja Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia (Pokja SOLUSI) Sulawesi Tengah menggelar konsultasi publik. Konsultasi digelar terkait pengembangan rencana induk pengelolaan terpadu bentang darat dan laut di ruang polibu kantor gubernur provinsi itu, Kamis (18/12).

Peneliti CIFOR-ICRAF Indonesia, Feri Johana mengapresiasi terbentuknya Pokja SOLUSI yang berfungsi sebagai motor penggerak pengembangan master plan tersebut. Menurutnya, proyek ini merupakan kemitraan antara Pemerintah Jerman (BMUV) dan Pemerintah Indonesia (BAPPENAS) yang dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri dari GIZ, ICRAF, SNV, dan Yayasan Kehati.

“Proyek ini dilaksanakan di tiga provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah,” terang Feri. 

Baca juga : Risiko Bencana Tinggi, Sulteng Siaga Antisipasi Hidrometeorologi Jelang Nataru 2026

Ia menjelaskan, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keterhubungan antara pengelolaan ekosistem darat dan laut.

“Kami ingin menciptakan sinergi yang lebih baik antara pengelolaan darat dan laut, bukan menggantikan pembangunan di keduanya, tetapi bagaimana cara mengintegrasikan keduanya agar manfaat dari ekosistem ini dapat lebih maksimal,” ungkap Feri.

Feri menekankan, bahwa proyek ini bertujuan untuk memperkuat resiliensi komunitas dan ekosistem di wilayah yang terdampak perubahan lingkungan. Hal ini melibatkan pengelolaan berbasis pada keterhubungan darat dan laut serta perhatian terhadap dampak positif dan negatif dari interaksi keduanya. Master plan yang telah disusun dalam bentuk draft ini akan menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan intervensi yang diperlukan untuk mengelola bentang darat dan bentang laut di masa mendatang.

Baca juga : BSKDN: Regulasi dan Replikasi Inovasi Kunci Kemandirian Daerah

"Kami ingin agar rencana induk ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mempertahankan fungsi lingkungan untuk generasi mendatang," tegasnya.

Sebagai lembaga penelitian, CIFOR-ICRAF berkomitmen untuk memastikan bahwa perencanaan dilakukan secara saintifik dan berbasis bukti (evidence-based).

Feri menjelaskan, bahwa pengumpulan data primer dan sekunder yang terkait dengan tutupan lahan, tutupan laut, data hidrologi, dan lingkungan menjadi bagian penting dalam proses ini. Data tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan proyeksi jangka panjang yang dapat mengukur dampak dari pelbagai skenario intervensi yang akan diterapkan.

Feri menyebutkan, wilayah yang menjadi fokus kajian untuk pengelolaan bentang darat dan laut meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Pajak SOLUSI berharap, hasil dari proyek ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Sulteng dan menjadi model yang dapat diterapkan di provinsi lainnya di Indonesia.

Feri menambahkan, bahwa keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada kerja keras pihak pemerintah dan mitra pembangunan, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat.

Dirinya berharap, Pokja SOLUSI dapat menjadi contoh pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan inklusif.

“Melalui konsultasi publik yang diadakan pagi ini, kami berharap mendapatkan masukan komprehensif yang akan memperkaya rencana induk ini. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki diri dan mendukung pembangunan yang lebih baik, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sulteng,” pungkas Feri.

Acara konsultasi publik ini dihadiri oleh pelbagai pihak terkait, termasuk perwakilan pemerintah daerah, akademisi, serta anggota Pokja SOLUSI. Ke depannya, hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang lebih solid dan aplikatif untuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik di Sulteng. (TB/E-4)