Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menciptakan sistem yang lebih ramah dan mudah dimengerti oleh seluruh wajib pajak.
Dalam hal ini, otoritas pajak diminta lebih membumi ketika melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban tersebut.
"Tugas kita untuk menyampaikan kepada mereka yang belum tahu dan membutuhkan bimbingan. Sangat penting buat kita untuk reaching out, terutama ke generasi muda. Ini yang harus terus menerus bagi DJP untuk membumikan dan menciptakan konsep yang tidak rumit," ujar Ani, sapaan akrabnya, Rabu (23/3).
Baca juga: Menkeu Pastikan Aturan Pajak tak Ganggu Pemulihan Ekonomi
Menurutnya, banyak masyarakat yang memiliki gagasan positif terkait perpajakan. Namun, stigma rumit dan menakutkan tentang pajak masih melekat di benak publik. Hal itu yang mesti bisa dicarikan solusinya oleh otoritas pajak.
Aparat pajak juga diminta untuk menguasai teknologi digital untuk mengatasi persoalan persepsi publik dan hal teknis terkait pajak. Pendampingan dan bimbingan perlu dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman utuh mengenai kewajiban pajak.
Baca juga: BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan
"Hal-hal yang tampak sederhana, kadang teman di pajak itu menganggap ‘kayak gitu aja gak ngerti’, ya memang tidak ngerti. Saya minta teman-teman pajak dengan kreativitas, inovasi dan teknologi, edukasi itu dimudahkan. Sehingga masyarakat tahu dan paham," pungkas Bendahara Negara.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menyebut hampir 8 juta wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2021. Dia pun mengimbau wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu, lantaran masa lapor tinggal hitungan hari.
"Penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi yang sudah kami terima sampai kemarin (22/3), sudah hampir 8 juta WP. Ini waktu tinggal sedikit hari lagi, sudah tanggal 23, batas waktu akhir penyampaian adalah 31. Jadi tinggal 8 hari dengan hari ini," tutur Suryo.(OL-11)
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved