Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menciptakan sistem yang lebih ramah dan mudah dimengerti oleh seluruh wajib pajak.
Dalam hal ini, otoritas pajak diminta lebih membumi ketika melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban tersebut.
"Tugas kita untuk menyampaikan kepada mereka yang belum tahu dan membutuhkan bimbingan. Sangat penting buat kita untuk reaching out, terutama ke generasi muda. Ini yang harus terus menerus bagi DJP untuk membumikan dan menciptakan konsep yang tidak rumit," ujar Ani, sapaan akrabnya, Rabu (23/3).
Baca juga: Menkeu Pastikan Aturan Pajak tak Ganggu Pemulihan Ekonomi
Menurutnya, banyak masyarakat yang memiliki gagasan positif terkait perpajakan. Namun, stigma rumit dan menakutkan tentang pajak masih melekat di benak publik. Hal itu yang mesti bisa dicarikan solusinya oleh otoritas pajak.
Aparat pajak juga diminta untuk menguasai teknologi digital untuk mengatasi persoalan persepsi publik dan hal teknis terkait pajak. Pendampingan dan bimbingan perlu dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman utuh mengenai kewajiban pajak.
Baca juga: BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan
"Hal-hal yang tampak sederhana, kadang teman di pajak itu menganggap ‘kayak gitu aja gak ngerti’, ya memang tidak ngerti. Saya minta teman-teman pajak dengan kreativitas, inovasi dan teknologi, edukasi itu dimudahkan. Sehingga masyarakat tahu dan paham," pungkas Bendahara Negara.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menyebut hampir 8 juta wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2021. Dia pun mengimbau wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu, lantaran masa lapor tinggal hitungan hari.
"Penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi yang sudah kami terima sampai kemarin (22/3), sudah hampir 8 juta WP. Ini waktu tinggal sedikit hari lagi, sudah tanggal 23, batas waktu akhir penyampaian adalah 31. Jadi tinggal 8 hari dengan hari ini," tutur Suryo.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo) optimistis masih bisa terus bertumbuh meski terdapat tekanan politik dan ekonomi, baik di lingkup nasional maupun global.
AKADEMISI dan pengamat kebijakan publik Undiknas Denpasar, I Nyoman Subanda, mengungkapkan kebijakan untuk mengurangi sampah plastik patut didahului dengan kajian
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved