Komisi VII DPR Pahami Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi Ikut Mekanisme Pasar

KETUA Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto memahami jika harga BBM Non Subsidi disesuaikan mengikuti harga pasar global. Sebab, harga minyak dunia saat ini sudah melonjak tinggi, terlebih akibat perang Rusia-Ukraina.

Apalagi, lanjut Sugeng, sebenarnya volume konsumsi produk tersebut pun sangat kecil. Volume konsumsi terbesar justru BBM yang disubsidi negara yaitu Pertalite dan Biosolar, yang mencapai 83 persen. 

“BBM non subsidi, seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, memang sangat kecil konsumsinya. Hanya 17 persen. Dan BBM non subsidi tersebut, diperuntukkan bagi kalangan mampu dan sektor industri,”kata Sugeng di Jakarta, Jumat (18/3).   

Itu sebabnya, Sugeng meminta agar masyarakat tak perlu resah. Selain volumenya sangat kecil, BBM non subsidi ini pun sebagian besar dikonsumsi segmen masyarakat tertentu, dan tidak digunakan oleh transportasi umum maupun usaha kecil.

Baca juga: Harga Minyak Naik 8% Akibat Pasokan Rusia Mulai Berkurang

Dengan demikian, imbuh Sugeng, jika ke depan Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Non Subsidi, misalnya, tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat secara umum.    

Dari keempat jenis BBM non subsidi tersebut, lanjut Sugeng, memang baru tiga jenis yang disesuaikan. Yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, yang total volume penjualannya pun, hanya tiga persen dari keseluruhan BBM Pertamina.

“Sedangkan Pertamax, yang volumenya sekitar 14 persen, selama 2 tahun harganya masih tetap walaupun harga minyak dunia meningkat,” imbuh Sugeng.  

Karena Pertamax bukan produk subsidi, Sugeng juga memahami jika kesenjangan harga menjadi beban Pertamina. Apalagi saat ini, ketika harga minyak dunia juga sangat tinggi, tentu beban BUMN tersebut semakin berat.

“Karena itu sewajarnya, jika Pertamina menyesuaikan harga Pertamax dengan harga pasar,” jelas Sugeng.

Mekanisme penyesuaian harga BBM non subsidi tersebut, menurut Sugeng, sudah sejalan dengan aturan Pemerintah. Meski begitu, Komisi VII DPR akan terus melakukan pengawasan agar ekosistem energi berjalan dengan baik.

 “Kami dari Komisi VII juga secara rutin mengawasi produksi dan distribusi BBM, memastikan ketersediaannya cukup untuk masyarakat,” tegasnya.  (RO/OL-09)