IKATAN Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta ke pemerintah agar tidak mengintervensi terus kebijakan mengenai harga minyak goreng.
Penetapan harga eceran tertinggi (HET) pada minyak goreng dan komoditas lain dianggap tidak efektif diberlakukan di pasar tradisional, karena mayoritas pedagang menerapkan harga di atas ketentuan itu.
"Hari ini pemerintah akan mencabut HET (minyak goreng). Pemerintah enggak bisa mainin atau intervensi soal harga terus menerus. Serahkan saja ke pasar," kata Sekretaris Jenderal DPP Ikappi Reynaldi Sarjowan saat dihubungi wartawan, Rabu (16/3)
Dia beralasan selama ini para pedagang pasar tradisional mematok harga di atas HET untuk minyak goreng karena panjangnya rantai pasok.
Dijelaskan bahwa stok minyak goreng akan diambil distributor dari pabrik atau produsen. Lalu, didistribusikan lagi ke agen, kemudian baru masuk ke pedagang pasar.
Baca juga : Kapolri Turun Langsung ke Pasar Pastikan Stok Minyak Goreng untuk Warga Aman
"Jadi kalau dengan tahapan demi tahapan ini, harga pasti berubah. Sampai pasar sudah tinggi harganya. Makanya, kalau bisa rantai pasok dipangkas agar harga tidak tinggi," pinta Reynaldi.
Tak hanya minyak goreng, stok pangan di pasar juga mayoritas dipatok harga di atas HET. Ikappi mencontohkan seperti harga HET daging dengan kisaran Rp110 ribu per kg, dijual pedagang menjadi Rp140 ribu per kg. Lalu, HET cabai rawit dengan harga Rp35 ribuan per kg, menjadi Rp70 ribuan per kg.
Pemerintah pun didorong untuk menjaga produksi dan distribusi pangan berjalan lancar untuk meminimalisir kelangkaan stok.
Ikappi kemudian meminta agar setiap keputusan pemerintah yang menyangkut harga suatu komoditas pangan melibatkan para pedagang, bukan hanya produsen saja.
"Kita amati 1,5 bulan ini kebijakan minyak goreng kerap berubah tidak melibatkan pedagang sama sekali, hanya di tataran hulu saja. Kami berharap bisa keputusan itu melibatkan semua stakeholder, termasuk pedagang," pungkasnya. (OL-7)
