Selalu Mangkir, DPR Ultimatum Panggil Paksa Mendag Lutfi

KELANGKAAN harga minyak goreng yang berimbas pada kenaikan harga menjadi perhatian serius bagi DPR. Dalam Rapat Paripurna pembukaan Masa Sidang ke IV tahun 2021-2022 Wakil Ketua DPR Sufmi Ahmad Dasco mengatakan DPR akan memanggil paksa Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lufti untuk mengatasi krisis kelangkaan minyak goreng.

"DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan mengalami kesulitan soal minyak goreng ini. Sudah dua kali Mendag diundang dalam rapat konsultasi, yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain," kata Dasco selaku pimpinan rapat paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Kehadiran Mendag ke DPR dinilai sangat penting untuk mencari tahu letak permasalahan kelangkaan komoditi tersbebut. DPR akan memberikan kesempatan terakhir kepada Mendag untuk memenuhi panggilan rapat di DPR sebelum nantinya akan menggunakan mekanisme pemanggilan paksa.

"Dalam kesempatan terakhir dalam sidang rapur ini saya sampaikan apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Mendag di DPR," ujarnya.

Pernyataan Dasco tersebut disampaikan usai mendengar interupsi dari Anggota DPR Komisi VI dari Fraksi PKS Amin Ak. Amin menyoroti sulitnya masyarkat mendapatkan minyak goreng hingga menelan 1 korban jiwa ketika mengantre untuk mendapatk minyak goreng.

"Sebulan lebih kita menyaksikan rakyat di berbagai daerah harus mengantre panjang demi 1-2 liter minyak goreng bahkan ada yang sampai meninggal karena kelelahan," kata Amin.

Amin meminta kepada pimpinan DPR agar bisa segera mendesak pemerintah mengatasi kelangkaan minyak goreng. Dengan begitu diharapkan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan minyak goreng.

"Saya meminta pimpinan untuk mendesak pemerintah agar segera menghentikan krisis minyak goreng, hentikan penderitaan rakyat dengan membuat kebijakan yang profakyat kecil, kebijakan yang berkeadilan bagi pelaku usaha kecil dan menengah karena mereka adalah pahlawan ekonomi bangsa ini," ungkap dia. (OL-13)

baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Turun Tipis di Januari 2022