Ketua DPD Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Rusia-Ukraina Terhadap Pemulihan Ekonomi 

KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mendorong Pemerintah segera menghadirkan kebijakan sebagai antisipasi dampak perang Rusia-Ukraina, terutama di bidang ekonomi dan energi. 

"Yang sudah pasti adalah berdampak pada ekonomi Indonesia. Pemulihan ekonomi akibat pandemi semakin sulit dicapai, karena perekonomian global juga terganggu. Kondisi ini harus diwaspadai," ujar La Nyalla di sela reses di Jawa Timur, Kamis. 

Menurut dia, konflik kedua negara pasti mempengaruhi kegiatan ekspor impor dari Indonesia, karena dengan Rusia maupun Ukraina mempunyai hubungan dagang yang baik. 

"Perang tentu mengganggu aktivitas perdagangan kedua negara. Pada akhirnya keadaan ini membuat konsumsi maupun investasi di Indonesia stagnan," ujarnya lagi. 

Selain perdagangan, dampak perang Rusia dan Ukraina bagi Indonesia adalah di bidang energi. Terkini harga minyak mentah dunia mulai melonjak yang memicu kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau "Indonesian Crude Price" (ICP). 

Baca juga : Konflik Rusia-Ukraina Guncang Harga Komoditas, Termasuk Batu Bara hingga Nikel 

"Fakta ini harus diperhitungkan dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan oleh Pemerintah. Kenaikan harga minyak pasti merembet pada harga sumber energi lain seperti listrik dan elpiji. Selanjutnya pasti berantai dengan naiknya harga sejumlah komponen dalam negeri," katanya pula. 

Belum lagi, kata La Nyalla, kenaikan harga minyak berdampak pada sektor lainnya khususnya transportasi dan industri. 

"Artinya Indonesia harus mengkalkulasi ulang strategi, kebijakan maupun program pemulihan ekonomi menyikapi eskalasi konflik tersebut. Kita harus memitigasi secara komprehensif, sehingga menghasilkan antisipasi tepat untuk meminimalisasi dampak," kata dia. 

Sebelumnya La Nyalla telah meminta Pemerintah Indonesia untuk melakukan diplomasi tingkat dunia dalam rangka penyelesaian perang Rusia dan Ukraina. Apalagi posisi Indonesia sangat strategis sebagai Presidensi G20.