Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KAMAR Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintah Indonesia tidak gegabah dalam merespons konflik antara Rusia dan Ukraina. Apalagi memilih untuk mengecam tindakan itu.
Pasalnya, pelaku usaha melihat kedua negara itu sebagai pasar potensial untuk dibuka kerja sama ekonominya dalam Hal perdagangan maupun investasi.
"Kami berharap pemerintah Indonesia merespons konflik Rusia-Ukraina dengan kepala dingin dan perhitungan yang matang," ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani kepada Media Indonesia, Kamis (24/2).
Memang diakui Kadin, Indonesia tidak memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan kedua negara itu. Namun, bukan berarti Indonesia bisa bertindak sesuka hati menanggapi konflik Rusia-Ukraina.
Baca juga; Kadin : Invasi Besar Rusia ke Ukraina Bakal Ganggu Pasokan Minyak ke RI
Pemerintah diminta dapat melakukan langkah antisipatif terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak global dan dampaknya terhadap inflasi serta proyeksi pemulihan ekonomi nasional.
"Jangan sampai faktor pergolakan harga minyak global yang disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina jadi merugikan atau membebani pelaku usaha dan masyarakat Indonesia," tegas Shinta.
Dia mengatakan, Rusia sendiri telah dikenakan sanksi oleh negara-negara barat dalam bentuk embargo terhadap produk-produk perdagangan ke dan dari Rusia.
Potensi embargo yang perlu dipertimbangkan akan terjadi bila konflik tidak dapat diselesaikan dan negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa terus bersikeras melakukan embargo ke Rusia.
"Ini akan menyusahkan transaksi perdagangan, investasi dan transaksi finansial antara Indonesia-Rusia sehingga kegiatan ekonomi kita akan stagnan atau menurun sepanjang embargo tersebut diberlakukan," tutur Shinta. (Ins/OL-09)
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di area parkir eks MTQ Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai aturan pengupahan berpotensi memberikan tekanan terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur.
Mukota bukan sekadar agenda organisasi, melainkan ruang strategis untuk menyiapkan kepemimpinan dunia usaha yang visioner dan relevan dengan tantangan global.
Indonesia dan Pakistan memperkuat komitmen kemitraan kedua negara di sektor pertahanan, investasi, hingga dukungan terhadap forum kerja sama negara berkembang atau Developing Eight
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta menyoroti merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 menjadi alarm keras bagi sistem pencegahan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved