Sabtu 12 Februari 2022, 09:57 WIB

Komisi IX DPR Bentuk Panja untuk Awasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

mediaindonesia.com | Ekonomi
Komisi IX DPR Bentuk Panja untuk Awasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Ist/DPR
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari.

 

KOMISI IX DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) dalam rangka pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan pembentukan Panja untuk mengawasi penggunaan TKA betul-betul memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang dan peraturan lainnya.

“Secara regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Nomor 23 Tahun 2003) memperbolehkan penggunaan TKA, dan sebagai konsekuensi dari komunitas ekonomi ASEAN, kita ikut kebijakan free flow of labor (arus tenaga kerja bebas), tetapi kita punya kedaulatan sendiri,” kata Putih dalam keterangan persnya, baru-baru ini. 

Putih Sari mengatakan pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum nasional setempat sehingga masyarakat bisa mengambil bagian yang lebih besar terhadap dunia kerja nasional. “Negara wajib mengedepankan kepentingan warganya supaya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi tidak terus semakin melebar,” katanya.

Baca juga: Bappenas: Rasio antara TKA dengan Tenaga Kerja Indonesia Mencapai 1:2.880

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan Panja TKA dibentuk karena banyaknya aspirasi masyarakat terkait penggunaan TKA yang bekerja di level low skill. Sehingga, pengawasan dan penegakkan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan TKA perlu ditingkatkan.

“Banyak masukan terkait penggunaan TKA pada jenis pekerjaan low skill seperti buruh kasar sehingga pengawasan dan penegakan sanksinya harus jelas dengan memperkuat koordinasi antar lembaga termasuk dengan pemerintah daerah,” kata legislator dapil Jawa Barat VII itu.

Dia juga mempertanyakan mekanisme proses transfer pengetahuan dan teknologi dari TKA kepada pekerja Indonesia yang menjadi syarat penggunaan TKA selama ini. Menurutnya kewajiban TKA melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi harus dipastikan terimplementasikan.

.“Jangan sekadar syarat, (kalau sekadar itu) tujuan agar kompentensi tenaga kerja lokal meningkat tidak tercapai,” tutupnya. (RO/OL-09)

Baca Juga

Ist/Bjb

Dorong Transaksi Cashless, Ini Program Menarik Penyedia Aplikasi Keuangan Digital

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 10:09 WIB
Berbagai layanan digital muncul dengan berat fitur dan kelebihan yang mempermudah masyarakat melakukan berbagai rutinitas...
ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

PUPR : Bendungan Meninting Lombok kelar di 2023

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 28 Juni 2022, 09:45 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Provinsi...
Ist/Kementan

Terima Vaksin PMK, Gubernur Kalsel Apresiasi Keseriusan Kementan

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 08:21 WIB
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengapresiasi dan berterima kasih kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasil Limpo (SYL) atas alokasi vaksin PMK...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya