Pemerintah Dukung Pemberdayaan UMKM untuk Perkuat Stabilitas Ekonomi Daerah

PEMBERDAYAAN usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu komitmen pemerintah. Sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi covid-19, UMKM memegang peranan penting terhadap PDB dengan kontribusinya yang mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Dalam rangkaian kunjungannya ke Jawa Tengah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyempatkan diri untuk mengunjungi kegiatan UMKM di Desa Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (30/1). Sembari berkeliling mengunjungi booth usaha mikro, Airlangga juga melakukan dialog langsung dan berdiskusi dengan para pelaku UMKM yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga.

"Pemerintah telah menyiapkan beberapa program agar usaha-usaha ibu dapat terbantu di masa pandemi. Selain itu, dengan minyak goreng seharga Rp14 ribu ke bawah dapat membantu para pelaku UMKM,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/1). Dalam kunjungan tersebut, sedikitnya terdapat 20 UMKM yang turut berpartisipasi, antara lain Melati nata De Coco, Pecel Bu Gendul, Mooicraf, Mecca Jewellery, Warung Bu Kayah, serta berbagai usaha mikro lain. 

Salah satu pelaku usaha yakni Ibu Sutia yang memiliki usaha produksi nata de coco rumahan tanpa bahan pengawet dengan label Melati Nata De Coco. Usaha yang dirintis berkat dorongan suaminya tersebut dimulai pada saat Sutia terkena pemutusan hubungan kerja. 

Dalam rangka membantu UMKM terdampak pandemi covid-19 agar dapat bangkit kembali, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di antaranya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM. Pada 2021, terdapat beberapa stimulus pada program PEN Dukungan UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp96,21 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, antara lain subsidi bunga (KUR dan non-KUR), penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, Banpres produktif usaha mikro (BPUM), bantuan tunai untuk PKL dan warung, serta insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP). 

Selain itu, terdapat HM.4.6/41/SET.M.EKON.3/1/2022 sebagai dukungan tambahan berupa pembebasan rekening minimum, biaya beban, dan abonemen listrik yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Tercatat sampai dengan 31 Desember 2021, total realisasi PEN Dukungan UMKM untuk 2021 sebesar Rp83,19 triliun dengan jumlah debitur/UMKM sebanyak 34,59 juta. Untuk Jawa Tengah, total UMKM yang telah memanfatkan BPUM mencapai 1.600.165 penerima, yang di antaranya telah disalurkan di Kota Semarang sebanyak 73.913 penerima dan Kabupaten Semarang sebanyak 30.390 penerima.

Baca juga: Gabungan Pengusaha Rokok Dukung Pemerintah Berantas Peredaran Rokok Ilegal

Ditambah lagi, pada 2022 pemerintah kembali meningkatkan plafon KUR menjadi Rp373,17 triliun dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3% sehingga suku bunga KUR 3% berlanjut hingga akhir Juni 2022. "Dengan hadirnya program-program pemerintah yang ditujukan untuk pemulihan dan penguatan UMKM diharapkan stabilitas ekonomi di daerah, khususnya di Kota Semarang, dapat tercapai," pungkas Airlangga. (OL-14)