Kamis 27 Januari 2022, 18:45 WIB

Kementerian BUMN Diminta Tegur SP Pertamina Demi Kepentingan Publik

Mediaindonesia.com | Ekonomi
Kementerian BUMN Diminta Tegur SP Pertamina Demi Kepentingan Publik

Antara
Ilustrasi

 

PENGAMAT ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Al Bara meminta Kementeriaan BUMN turun tangan menegur Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terkait ancaman mogok kerja beberapa waktu lalu.

Tujuannya untuk memastikan agar FSPPB tidak kembali melakukan aksi yang berpotensi mengorbankan kepentingan masyarakat terkait tugas dan tanggung jawab Pertamina terhadap publik.

“Saya kira cukup tepat Kementerian BUMN menegur dan mengingatkan mereka (FSPPB), karena seharusnya punya kewenangan terhadap hal itu demi menjamin kepentingan masyarakat," kata Al Bara lewat keterangannya, Kamis (27/1).

Alasan lain mendorong Kementerian BUMN untuk turun tangan karena FSPPB dianggap memiliki potensi melakukan aksi serupa yang bisa membahayakan pelayanan Pertamina kepada publik di kemudian hari.

"Dari rekam jejaknya, ketika ada hal-hal yang tak sesuai dengan kemauan mereka, pengurus serikat pekerja Pertamina ini kerap kali melakukan aksi yang seolah mengesampingkan kepentingan publik," ujarnya.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini yakin ttindakan pengurus FSPPB tersebut tidak mencerminkan sikap pegawai Pertamina secara keseluruhan. Menurutnya, banyak pegawai Pertamina yang tidak setujui terhadap aksi-aksi FSPPB karena ditengarai memiliki kepentingan politis.

"Karena ada muatan politis, saya yakin tidak semua pekerja rela mendukung ajakan tersebut. Kalau murni untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan yang belum terpenuhi, mungkin akan didukung," kata Al Bara.

Apalagi Undang-Undang BUMN telah tegas melarang setiap pekerja di BUMN melakukan aktivitas politik praktis.  "Kalau UU BUMN sudah mengatur tidak memperbolehkan bermain politik, maka sudah selayaknya elite-elite di serikat pekerja tersebut diperingatkan atau bahkan ditindak," pungkasnya.

FSPPB telah mencabut surat pemberitahuan mogok kerja nasional yang sempat mereka layangkan pada 17 Desember 2021.

Pencabutan surat pemberitahuan mogok kerja itu seiring telah dilaksanakannya tahapan-tahapan komunikasi dan audiensi antara Direksi Pertamina dengan FSPPB yang menghasilkan kesepakatan bersama. (Ant/OL-8)

 

Baca Juga

MI/Susanto

Kisah Perjuangan Para Juragan Jaman Now Mengembangkan Bisnis di Tengah Pandemi

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 22:45 WIB
Pasangan suami istri, Bunda Elis dan Babeh Roni pemilik camilan berbahan singkong bernama Yammy Babeh, selain menjalankan usaha juga...
Antara/Muhamamd Iqbal

Kendaraan Tanpa Awak bakal Jadi Transportasi Utama di IKN

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 21:30 WIB
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menuturkan, kendaraan otonom (autonomous vehicle) itu akan menjadi bagian...
Antara/Syifa Yulinnas

Keran Ekspor CPO Dibuka, Petani Harapkan Harga TBS yang Pantas

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 20:45 WIB
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengharapkan minggu depan ada kenaikan angka BTS di atas Rp1.000...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya