Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH berharap inflasi inti dapat mengalami peningkatan di 2022. Sebab hal itu mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat mengiringi pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.
"Inflasi kita terjaga dan diharapkan core inflation mulai akan membaik," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam taklimat media secara virtual, Rabu (12/1).
Menurutnya, hal yang akan menjadi fokus pemerintah terkait inflasi ialah menjaga kestabilan komponen bergejolak. Selain itu, komponen harga diatur pemerintah juga akan dijaga untuk tidak mengalami fluktuasi berlebih. Bila itu berhasil dilakukan, inflasi inti turut dapat terjaga dan dikendalikan.
"Kami pastikan kebijakan kita tetap tujuan menjaga tren pemulihan ekonomi makin berkualitas dan melihat kebutuhannya, kita adjustment," imbuh Febrio.
"Kalau ada subsidi energi maupun nonenergi itu kita menginginkan semakin tepat sasaran, tapi juga melihat kondisi perekonomian," tambahnya.
Baca juga: Pemerintah Ungkap Penyebab Turunnya Proyeksi Ekonomi Global 2022
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Desember 2021 berada di angka 0,57% (month to month/mtm) dan menyentuh 1,87% secara tahunan (year on year/yoy).
Adapun komponen inti pada Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,16%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender 2021 dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun tercatat sebesar 1,56%.
"Jadi ketika core inflation membaik masyarakat beli pakaian, alas kaki, mulai jalan-jalan, beli alat rumah tangga, dan mulai makan di warung dan restoran itu komponen core inflation. Jadi kalau itu membaik, daya beli membaik," jelas Febrio.
Di kesempatan yang sama, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menambahkan, inflasi pada 2022 masih akan berada dalam koridor target yang ditetapkan pemerintah maupun asumsi Bank Indonesia (BI). Bank Sentral dan pemerintah memperkirakan inflasi sepanjang 2021-2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran, yakni 3% plus minus 1%.
"Peningkatan inflasi itu justru sinyal yang positif. Kami melihat ada faktor dari sisi demand tadi kalau kasus covid-19 terus berhasil kita tekan, kita kendalikan tentunya konsumsi meningkat dan harapannya juga inflasi inti, core inflation ini pun juga akan lebih meningkat," pungkasnya. (A-2)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah tak akan naikkan tarif pajak PPh 21 meski ada rekomendasi IMF. Fokus perkuat daya beli & ekonomi.
Ekonom Indef menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di 2026 sangat ambisius. Simak 3 PR besar pemerintah mulai dari daya beli hingga investasi manufaktur.
Menjelang bulan suci Ramadan 2026, aktivitas perdagangan di Pasar Jatinegara belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Di tengah isu pelemahan daya beli, kelas menengah dinilai masih kuat. Hal ini mendorong realisasi investasi properti Rp1 triliun di Bekasi.
Ekonom menilai ketiadaan diskon tarif listrik pada paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat,
Kemenkeu tidak akan segan memberikan insentif bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. DPR mengimbau agar pemerintah membangun infrastruktur terlebih dulu.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan total dukungan insentif untuk perumahan diperkiraan mencapai Rp3,7 triliun untuk 2023 dan 2024.
Terjaganya kinerja sektor manufaktur menandakan resiliensi ekonomi Indonesia di tengah berbagai risiko ketidakpastian dan tren perlambatan ekonomi global.
Pemerintah memberikan sinyal bakal menyubsidi harga beras. Itu diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan meredam kenaikan harga beras di tingkat konsumen.
Pemerintah meyakini defisit anggaran akan berada di bawah 2,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Konflik geopolitik Ukraina-Rusia dan Palestina-Israel telah memicu peningkatan harga komoditas strategis seperti minyak mentah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved