Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir terus berupaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Karenanya ia mengagas tagline Merdeka Berdaulat sebagai akar dari kerja besar menuju kemandirian ekonomi bangsa dan negara.
"Kita punya yang namanya Merdeka Berdaulat. Berdaulat atas sumber daya manusia dan karya, berdaulat atas sumber daya alam, berdaulat atas teknologi, berdaulat atas ekonomi kerakyatan dan berdaulat atas kesehatan," jelas Erick dalam keterangan yang diterima, Selasa (11/1).
Erick yang juga Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah bekerja nyata dalam mewujudkan poin pertama Merdeka Berdaulat yakni berdaulat atas sumber daya manusia dan karya. Ia berupaya melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global melalui program-program seperti Santri Magang, program bantuan pendidikan berkolaborasi bersama Polri, program magang untuk mahasiswa di dalam dan luar Negeri, serta Gerakan Akselerasi Generasi Digital yang bekerja sama dengan Mendikbud dan Narasi.
Erick juga melakukan penguatan hilirisasi industri SDA untuk mewujudkan kedaulatan atas sumber daya alam (SDA), teknologi dan ekonomi kerakyatan. Dengan ini, Indonesia diproyeksikan terlepas dari belenggu negara pengekspor bahan mentah ke negara-negara lain.
Produk yang dihasilkan dari hilirisasi juga diharapkan memiliki nilai tambah sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh adalah hilirisasi batu bara melalui gasifikasi menjadi Dimethyl Ether (DME) yang bisa menggantikan LPG.
Hilirisasi ini dapat mendukung neraca perdagangan, mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, hingga menghemat cadangan devisa. Penghematan cadangan devisa diperkirakan mencapai Rp 9.7 triliun.
"Sudah waktunya kita stop. Market kita yang besar jangan lagi diambil negara lain untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Kita tidak anti asing, tapi kita harus benar-benar memanfaatkan market kita untuk pertumbuhan ekonomi kita," ujar Erick.
Mantan Presiden Inter Milan ini menambahkan Indonesia sebagai bangsa yang besar, dapat terbangun dari tidur panjangnya dan menjadi negara yang maju dan berdaulat melalui potensi yang dimiliki. Sehingga apa yang dimiliki oleh bangsa, dapat dimanfaatkan dan dinikmati bersama untuk anak bangsa.
"Kita harus melakukan terobosan. Sumber daya alam kita dipakai untuk partumbuhan ekonomi Indonesia bukan bangsa lain. Ekosistem Indonesia, harus ekosistem menangan bukan ekosistem kalahan,” katanya. (RO/OL-15)
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved