Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) untuk berbagai proyek di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah mencapai Rp6,48 triliun sejak 2014 sampai 2022.
"Untuk SBSN yang diterbitkan pada 2021 kemarin sebanyak Rp1,1 triliun dan pada 2022 sebesar Rp961 miliar," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Penandatanganan Prasasti Penanda Aset SBSN di Balikpapan, Kaltim, Rabu (5/1), seperti dilansir Antara.
Ia menjelaskan proyek-proyek yang dibiayai oleh SBSN yakni salah satunya termasuk pembangunan kampus, madrasah, proyek infrastruktur seperti bandar udara, hingga kompleks prajurit kepolisian maupun TNI.
Adapun proyek prioritas yang dibiayai oleh instrumen SBSN di Kaltim mayoritas dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu sebesar 83,34%.
Hal tersebut karena memang sebagian besar proyek yang dibiayai SBSN ditujukan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara baru, seperti jalan dan jembatan yang ada di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, hingga Sumber Daya Air.
Baca juga: Pemerintah Revisi PP 56/2011 Soal Pembiayaan Proyek Negara Pakai SBSN
Kemudian, Sri Mulyani melanjutkan bahwa sebanyak 15,13% atau sisa proyek yang dibiayai instrumen SBSN di Kaltim terdapat di berbagai sektor lainnya.
"Ada sektor transportasi, pendidikan, kampus, madrasah, bahkan untuk pertahanan keamanan," tuturnya.
Bendahara Negara tersebut pun berharap agar seluruh proyek yang dibiayai SBSN pada 2021 bisa segera rampung. Namun, jika belum selesai bisa diluncurkan ke tahun yang akan datang sehingga seluruh proyek bisa diselesaikan.
Untuk itu, dirinya pun berterima kasih kepada pelaksana proyek yang menggunakan SBSN dalam pembiayaan proyeknya dan menjaga seluruh aset negara yang merupakan milik seluruh masyarakat Indonesia. (A-2)
Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Khoirudin tidak mau menyepelekan hal ini, karena 15 kewenangan ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jakarta.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
PRESIDEN Prabowo dipastikan akan melibatkan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mengingat, Jokowi sosok yang memulai pembangunan
Ditanya lebih lanjut mengenai wacana twin cities bisa efektif atau tidak bagi kelangsungan Republik Indonesia, Heru enggan menanggapi dan hanya mengucapkan terima kasih.
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru.
Rencana Jokowi berkantor di IKN diyakini untuk yakinkan investor
Ini merupakan upacara pertama kali di IKN. Kedua, tingginya harga-harga akomodasi di IKN, adalah momen situasional, apalagi kondisi areanya penuh keterbatasan akses.
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved