Tren Positif Penerimaan Pajak Diperkirakan Berlanjut di 2022

CENTER for Indonesia of Taxation Analysis (CITA) memperkirakan tren kinerja penerimaan pajak yang apik akan berlanjut di 2022. Pasalnya kondisi perekonomian nasional tahun depan digadang akan jauh lebih baik ketimbang 2021.

Manajer Riset CITA Fajry Akbar menilai beriringan dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga dirasa akan terus meningkatkan pengawasan pajak. Belum lagi, otoritas pajak telah memiliki kekuatan baru yang berlandaskan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Kami perkirakan DJP akan melanjutkan kinerja baiknya. Pengawasan yang semakin optimal serta paket reformasi perpajakan dalam UU HPP yang akan berlaku aktif di tahun 2022," ujarnya melalui siaran pers yang diterima, Rabu (29/12).

Namun, itu bukan berarti pemerintah berpangku tangan pada prediksi positif tersebut. Fajry bilang, pemerintah perlu menyiapkan strategi dan perencanaan untuk menjamin paket kebijakan dalam UU HPP seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dapat berjalan dengan baik.

Baca juga: Kemenko Perekonomian Yakin Ekonomi Triwulan IV Tumbuh 6%

"Selain itu, pemerintah juga harus menjawab tantangan di tahun 2022 seperti peralihan proses bisnis dari brick and mortar (konvensional) ke digital pascapandemi yang nyatanya bersifat permanen," terangnya.

Diketahui, pemerintah berhasil membukukan capaian penerimaan pajak melebihi dari target yang ada di dalam APBN 2021. Hingga Minggu (26/12) DJP mencatat penerimaan pajak mencapai Rp1.231,87 triliun, atau 100,19% dari target sebesar Rp1.229,6 triliun.

Penerimaan pajak yang melampaui target tersebut sekaligus memutus shortfall pajak dalam 12 tahun terakhir. Pasalnya, terakhir kali penerimaan pajak melampaui target terjadi pada 2008 silam. Namun Fajry menilai, kinerja penerimaan pajak 2021 jauh lebih baik ketimbang 2008.

"Alasannya, di tahun 2021 ini kita masih berada di masa pandemi. Kinerja tahun 2008 yang melebihi target juga digenjot oleh adanya program sunset policy. Sedangkan program PPS dalam UU HPP baru berlaku di tahun 2022. Dengan demikian, kinerja penerimaan tahun 2021 lebih baik dibandingkan 2008 dari sisi realisasi penerimaan," urainya.

Fajry menambahkan, setidaknya ada tiga kemungkinan yang menyebabkan penerimaan pajak 2021 berhasil melampaui target. Pertama, kuatnya pemulihan ekonomi nasional. Kedua, efektivitas pemberian relaksasi pajak. Ketiga, pengawasan yang optimal oleh DJP meski di masa pandemi. (OL-4)