Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2022 untuk dibahas menjadi Undang-undang dalam rapat Paripurna.
Sebelum disepakati, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan masukan agar pemerintah mengalokasikan Belanja Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi pesantren, yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
“FPKB meminta agar terdapat alokasi Belanja Pemerintah Pusat yang diarahkan untuk mendukung ketiga fungsi pesantre, yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” papar Juru Bicara FPKB, Siti Mukaromah, dalam Pendapat Akhir FPKB terhadap RUU APBN Tahun 2022, kemarin.
Selain itu, lanjut Erma yang juga Anggota Komisi VI DPR ini, FPKB meminta agar dukungan kebijakan dan program untuk pesantren, pelaksanaannya dapat terintegrasi dan terkoordinir dengan baik agar hasil dari dukungan terhadap pesantren bisa lebih terukur dan tepat sasaran.
Fraksi PKB mengapresiasi hadirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengamanahkan dukungan pendanaan dari APBN dalam rangka pelaksanaan fungsi pesantren.
Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada awal September kemarin, mengatur tentang dana abadi pesantren, yaitu dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.
Perpres mengatur mengenai pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta dana abadi Pesantren.
”Dana Abadi Pesantren sangat dibutuhkan oleh dunia pesantren dalam rangka menyetarakan kapasitas dan kualitas pendidikan pesantren dengan pendidikan umum lainnya,” tambah Erma.
Dalam kesempatan tersebut, FPKB juga menyoroti mengenai perlunya ketegasan otoritas pajak dalam melakukan penegakan hukum (law enforcement) dengan disertai langkah extra effort untuk memperluas basis data perpajakan, yang diharapkan akan mendorong pencapaian penerimaan pajak menjadi lebih baik di tahun 2022 nanti.
Sedangkan mengenai alokasi anggaran Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disepakati sebesar Rp 769,6 Triliun, FPKB menyayangkan bahwa dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa ini harus turun sebesar 0,08% dibandingkan dengan outlook 2021 yang sebesar Rp.770.2 Triliun. FPKB memahami bahwa APBN Tahun Anggaran 2022 dirancang dalam rangka konsolidasi fiskal untuk kembali kepada batasan defisit 3%, namun setidaknya pemerintah harus menyeimbangkan dengan pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh sebesar 0,8%.
Menanggapi masukan-masukan dari DPR, Menteri Keuangan menyatakan menerima berbagai masukan dari DPR dan menyetujui agar pembasan RUU APB dilanjutkan ke pembahasan berikutnya yakni dalam Sidang Paripurna DPR. (Ant/OL-13)
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Prediksi menyusutnya defisit APBN itu didasari oleh kinerja pendapatan negara yang cukup baik dan transformasi ekonomi
Selain itu, surplus anggaran negara itu juga dinilai akan mendorong kepercayaan masyarakat, utamanya di sektor keuangan
Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan langkah pemda dalam meningkatkan realisasi belanja APBD 2022.
Otoritas pajak telah memiliki kekuatan baru yang berlandaskan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved