Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai NasDem Ahmad M Ali menjelaskan alasan fraksinya mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Garuda Indonesia. Pansus dinilai lebih efektif ketimbang panitia kerja (panja) dalam mengurai polemik yang dihadapi maskapai pelat merah tersebut.
“Panja tidak cukup. Kita butuh pansus untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif,” kata Ali dalam keterangan kepada pers, Minggu (19/12).
Ali menyebut Pansus Garuda Indonesia bakal melibatkan berbagai komisi mulai dari Komisi III, V, VI, hingga XI DPR. Kolaborasi itu untuk menyelidiki akar masalah secara transparan.
“Ini penting bagi Garuda untuk mengembalikan kepercayaan publik dan dunia,” papar anggota Komisi III DPR itu.
Menurut Ali, kepercayaan publik sangat penting bagi maskapai sekelas Garuda Indonesia. Apalagi, Garuda Indonesia sudah dikenal hingga mancanegara.
“Niatan kita semata-mata ingin mengembalikan Garuda dan menjayakan Garuda serta kepercayaan dunia terhadap Garuda itu sendiri,” jelas Wakil Ketua Umum Partai NasDem itu.
Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem mendorong DPR membentuk Pansus Garuda Indonesia. Usulan itu disampaikan untuk mengurai secara komprehensif permasalahan yang dihadapi maskapai penerbangan milik negara tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Garuda Bentangkan Sayap Rapuh di Atas Kepulauan Nusantara dan Dunia.
Usulan pembentukan pansus agar permasalahan Garuda dapat diselesaikan menyeluruh dan tuntas.
"Persoalan yang dihadapi Garuda saat ini sangat serius dan perlu penyelesaian secara komprehensif, tidak parsial," tegas Martin melalui keterangan tertulis, Kamis (2/12).
(Cah/OL-09)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Pansus ini diadakan dalam rangka memberikan dukungan politik kepada Presiden RI, Prabowo Subianto yang dinilainya memang mempunyai kemauan yang luar biasa menuntaskan kasus pagar laut.
ANGGOTA Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI, Marwan Jafar, menegaskan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kembali mangkir dari panggilan Pansus Haji, Kamis (19/9).
Tidak adanya penentuan batas atas biaya calon jemaah haji khusus menyebabkan para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau biro travel haji mematok biaya tinggi.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatatakan kesimpulan dari panitia khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dikebut. Kesimpulan ditarget selesai pada satu bulan ke depan.
PKB akan menyelenggarakan Mukmatar pada 24-25 Agustus 2024. Sedangkan, Golkar pada 20-21 Agustus 2024.
Jika DPR tetap bersikeras untuk mempansuskan persoalan haji, Lukman menilai waktu yang tersisa hanya kurang dari dua bulan ini akan sulit untuk membereskan semuanya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved