Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengurangi jumlah impor minyak dan gas (migas) yang dinilai masih sangat ketergantungan dari negara lain. Kepala Negara mendorong perusahaan pelat merah itu menyiapkan strategi agar penggunaan mobil listrik dan juga kompor listrik lebih masif.
Ini diutarakan dalam arahan Jokowi ke komisaris dan direksi PT Pertamina dan PT PLN, yang dihadiri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Komisaris Utama (Komut) Pertamina bersama jajaran lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (16/11).
"Kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya, karena di PLN over supply (kelebihan pasokan). Artinya supply dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina bisa turun," kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11).
Jokowi berpendapat, impor minyak yang selama ini dilakukan Pertamina ternyata memengaruhi nilai tukar atau kurs rupiah. Pasalnya, Pertamina membutuhkan dolar Amerika Serikat dengan jumlah yang besar untuk membeli minyak.
"Itu memengaruhi currency kita. Setiap bulan Pertamina harus beli dolar dipasar dalam jumlah yang tidak kecil, besar sekali. Oleh sebab itu kita mendorong namanya mobil listrik dan kompor listrik," terangnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun berkeyakinan jika Pertamina berhasil mengurangi impor minyak dan gas, dapat berdampak pada neraca transaksi berjalan dan neraca pembayaran nasional.
"Tujuan besarnya negara memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran. Kita sudah berpuluh-puluh tahun tidak bisa diselesaikan, karena problem kita impor minyak terlalu besar sekali," sebutnya.
Saat diminta konfirmasi, Komut Pertamina Ahok enggan berkomentar lebih dalam. Dia menyebut, soal ketentuan impor minyak secara teknis berada di tangan direksi perusahaan pelat merah itu.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkapkan, nilai impor migas Agustus 2021 senilai US$2,05 miliar. Jumlah ini naik 14,74% (mtm) dibandingkan Juli 2021 dan naik 115,75% dibandingkan Agustus 2020.
Sedangkan, impor nonmigas Agustus 2021 senilai US$14,63 miliar alias naik 9,76% (mtm) dibandingkan Juli 2021 dan naik 49,39% (yoy) dibandingkan Agustus tahun lalu. (OL-15)
Peningkatan kebutuhan LPG terjadi karena tingginya aktivitas rumah tangga, usaha mikro dan kebutuhan kuliner selama Ramadan.
Pertamina tambah 69.440 tabung LPG 3 kg di Banyumas Raya jelang Ramadan 1447 H. Cek rincian kuota per kabupaten dan harga HET resmi Rp18.000 di sini.
Jelang Ramadan 2026, Pertamina tambah 1,1 juta tabung LPG 3 kg di Jateng & DIY. Simak rincian kuota dan harga HET resmi di pangkalan.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Kerry Adrianto Riza, menolak tuntutan jaksa 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun.
Komisi VI memberikan apresiasi atas kerja keras Pertamina dalam merespons bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra yang terjadi pada jelang akhir tahun lalu.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved