Presiden: Pemberdayaan UMKM dan Penanganan Perubahan Iklim Jadi Fokus Indonesia 

INDONESIA akan fokus pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mempercepat pemulihan ekonomi secara inklusif. 

Demikian salah satu strategi yang dipaparkan Presiden Joko Widodo dalam KTT APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue with Economic Leaders yang dihelat secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (11/11). 

Menurut kepala negara, bergeraknya UMKM tidak hanya mampu menjadi jaring pengaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga bisa menjadi mesin penyerap tenaga kerja yang sangat besar. 

"Pada 2019, di Asia Pasifik, UMKM berkontribusi terhadap 52% PDB dan berhasil menyerap 50% tenaga kerja. Di Indonesia, 64% pelaku UMKM adalah perempuan. Artinya, dengan memberdayakan UMKM, kami juga memberdayakan perempuan," ujar Jokowi. 

Presiden juga mengatakan peningkatan inklusi keuangan menjadi salah satu agenda prioritas guna mendorong UMKM naik kelas. 

Sepanjang tahun ini, Indonesia memberikan pinjaman lunak dan bantuan lebih dari US$4 miliar bagi 17,8 juta UMKM dan usaha kecil perorangan yang terdampak pandemi. 

Baca juga :Industrial Transformation Asia-Pacific Ke-4 Digelar 22-24 November

Tidak hanya itu, pemerintah juga terus bekerja keras membawa sektor tersebut masuk ke ranah digital. 

"Sebanyak 8,4 juta UMKM di Indonesia telah memasuki ekosistem digital," tutur mantan wali kota Solo itu. 

Selain menyuarakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Jokowi juga membeberkan agenda penanganan perubahan iklim yang dijalankan Indonesia. 

Ia menekankan bahwa upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim harus dilakukan secara berimbang antara pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. 

"Konservasi hutan dan kekayaan laut, serta tranformasi menuju energi baru dan terbarukan harus menyejahterakan masyarakat bawah. Transisi menuju ekonomi rendah karbon ini harus dilakukan secara adil dan kolaboratif," jelasnya. 

Oleh karena itu, dukungan pendanaan dan alih teknologi ramah lingkungan dari negara-negara maju untuk negara-negara berkembang sangat diperlukan untuk mendukung berbagai aksi mitigasi perubahan iklim. 

Ia juga memastikan Indonesia menempatkan investasi industri berkelanjutan dan hijau sebagai prioritas penting. Itu ditandai dengan pembangunan kawasan industri hijau, pembangunan rantai pasok industri baterai sampai mobil listrik, serta perdagangan karbon. 

"Untuk itu, kami mengundang para investor dan pelaku usaha dari kawasan APEC untuk makin banyak bersinergi dan memanfaatkan peluang yang besar di Indonesia," tandasnya. (OL-7)