Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETAHANAN pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal ini karena ketersediaan pangan yang baik berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan pelaksanaan pembangunan suatu negara.
"Saat ini, harus diakui bahwa ketergantungan Indonesia akan pangan impor untuk konsumsi dan bahan baku industri masih cukup tinggi. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan berbagai terobosan," anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Rapsel Ali, pada keterangan pers, Kamis (28/10).
Kehadiran BUMN klaster pangan, menurut Rapsel, adalah salah satu terobosan yang diharapkan bisa mewujudkan ekosistem pangan nasional yang unggul dan berdaya saing, melalui penciptaan mata rantai produk pangan nasional yang lebih tertata dari hulu hingga hilir.
"Dengan pengalaman perusahaan BUMN yang tergabung di dalamnya, BUMN klaster pangan lebih siap untuk bersinergi dan membangun kolaborasi, mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui ketersediaan, keterjangkauan, peningkatan kualitas, dan keberlanjutan," paparnya.
Selain BUMN klaster pangan, pemerintah juga perlu mendorong peran swasta termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Khusus UMKM, penyediaan bahan baku, proses produksi dan teknologi, keuangan, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan penciptaan nilai tambah perlu menjadi perhatian," ucapnya.
Anggota Komisi VI DPR RI ini juga menegaskan, terobosan lain yang bisa dilakukan adalah membangun klaster pangan lokal.
“Pembangunan klaster pangan lokal berdasarkan pulau dan komoditasnya sangat penting dan memang sangat memungkinkan di Indonesia,” kata Rapsel
Dengan kondisi geografis, tanah yang bagus, serta iklim tropis, berbagai jenis tanaman bisa tumbuh di Indonesia, ditegaskan Rapssel, adalah potensi luar biasa.
“Tanah di negeri ini dapat ditanami berbagai jenis tanaman. Dan kalau kalau masing-masing daerah memiliki potensi tanaman dan hasil pangan sendiri, itu akan luar biasa,” ujar politis Partai NasDem tersebut.
Klaster pangan berdasarkan pulau dan komoditi ini menurut Rapsel juga penting untuk menghindari terjadinya booming produk pangan tertentu yang merugikan petani.
“Kalau produksi tak terkendali, itu akan memicu oversupply yang dapat menciptakan disinsentif bagi petani kita. Dengan klaster pangan berdasarkan pulau dan komoditas, hal seperti ini kecil kemungkinan akan terjadi,” jelas Rapsel.
Menantu Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin itu menegaskan, dalam hal ketahanan pangan, Indonesia memang harus cerdas dan memaksimalkan seluruh potensi. Ia meyakini bahwa Indonesia kelak bisa mendominasi pasar pangan dunia.
“Tujuan utama kita adalah untuk mengubah sistem pertanian pangan, menjadikannya lebih efisien, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan karena Indonesia harus mendominasi pasar pangan dunia,” katanya.
"Dunia sendiri saat ini menghadapi kerawanan pangan akut yang telah meningkat secara dramatis. Hal ini disebabkan krisis ekonomi yang melanda dunia dan pandemi Covid-19 yang masih berlaanjut," jelas Rapsel.
Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan nusantara dan peran global, Rapsel berpendapat, kerja sama antar negara jauh lebih penting daripada sebelumnya. Indonesia menurutnya juga harus bisa berperan secara aktif. (RO/OL-09)
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved