Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MESKIPUN ada opsi memailitkan Garuda Indonesia (GIAA) akibat utang segunung maskapai yang mencapai Rp70 triliun, upaya penyelematan dengan suntikan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak menjadi pilihan utama dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Mengenai opsi, apakah ada PMN dan sebagainya, kami saat ini berusaha betul, supaya sedikit-sedikit tidak di suntik PMN yang rugi (perusahaan BUMN), jangan gitu. Kita harus membangun namanya BUMN-BUMN yang sehat," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam rekaman video, Senin (25/10).
Kementerian BUMN, ungkapnya, lebih memfokuskan usaha penyelamatan krisis Garuda lewat negoisasi dengan para lessor terkait utang dalam menyewa pesawat selama ini.
"Kalau disuntikan (PMN) juga akan sangat banyak kebutuhan anggaran untuk Garuda. Jadi, lebih baik kita cari dulu solusi tahap pertama adalah negosiasi dengan para pemilik piutang Garuda. Ini yang kita lakukan," ucapnya.
Arya pun mengungkit, manajemen Garuda sejak masa lalu dinilai tidak beres dalam hal penyewaan pesawat, yang mana harga yang dipatok lessor ke Garuda tercatat paling tinggi di dunia, yakni mencapai 60%. Alhasil, kondisi itu membebani kinerja keuangan perseroan.
Baca juga : Menaker Luncurkan Beasiswa Pelatihan Talenta Santri
"Kita tahu kondisi Garuda saat ini karena dulu itu kan ugal-ugalan dari penyewa-penyewa pesawat yang dilakukan oleh pihak Garuda. Ugal-ugalan ini yang membuat kondisi Garuda seperti ini dan diperparah dengan kondisi korona. Mereka punya pondasi yang sangat jelek," tudingnya.
BUMN pun mengaku akan berupaya keras membereskan carut marut Garuda dengan mengambil langkah yang rasional, seperti intens bernegoisasi dengan lessor atau para kreditur. Saat ini emiten itu akan kembali menghadapi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kedua, yakni dari perusahaan System Integrator (SI) skala nasional yang menyediakan jasa IT, Mitra Buana Koorporindo.
"Kita harus lihat dengan real dan lebih rasional dengan kondisi Garuda saat ini. Tidak sekadar sentimen dan sebagainya, kita harus menyelamatkan dengan cara negosiasi," kata Arya.
"Kalau negosiasi gagal baru kita cari opsi lain dan kita akan carikan cara-cara lain, agar BUMN ini tetap memiliki pesawat. Kita tunggu saja bagaimana negosiasi itu," pungkasnya. (OL-2)
Menurut Kemenhub, Pelita Air dinobatkan sebagai maskapai paling tepat waktu di Indonesia pada 2024 dengan tingkat ketepatan jadwal 94,3%.
Di saat banyak maskapai lain berjuang keras mempertahankan performa on-time, maskapai justru mampu konsisten berada di posisi teratas.
Sejumlah maskapai dunia membatalkan dan mengalihkan rute penerbangan di kawasan Timur Tengah, pada Jumat (14/6). Langkah itu dilakukan menyusul serangan Israel terhadap Iran.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah mengaku prihatin atas insiden hilangnya ponsel Iphone milik salah satu penumpang dalam penerbangan Garuda Indonesia.
Mulai 9 Juni 2025, masyarakat dapat menikmati penerbangan langsung dari Jakarta - Makassar, Makassar - Ambon, serta Jakarta - Ambon via Makassar.
Vietjet terus memperluas jaringan internasional dan meningkatkan layanan bagi pelanggannya, dengan tujuan menjadikan perjalanan udara ke dan dari Vietnam semakin mudah dan menyenangkan.
RUU anggaran yang dibahas senat AS diperkirakan menyebabkan hampir 12 juta warga kehilangan asuransi kesehatan dan menambah utang negara US$3,3 triliun.
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved