Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
DEWAN Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masa bakti 2021 hingga 2026 secara resmi diperkenalkan pada Rabu (20/10).
Di tengah usaha Indonesia untuk bangkit dari pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi, Kadin sebagai organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian diharapkan bisa menjadi lokomotif .
Pada keterangan kepada media, Kamis (21/10), anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Muhammad Rapsel Ali mengatakan, ini tentu bukan pekerjaan mudah.
Namun, Rapsel yang juga anggota Komisi VI DPR RI itu meyakini Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan M Arsjad Rasjid akan mampu menjalankan perannya dengan baik.
Menurut Rapsel, soliditas dan komunikasi yang baik akan menjadi salah satu kunci bagi Kadin Indonesia dalam menghadapi segala macam tantangan ke depan.
Akan tetapi, melihat bagaimana Musyawarah Nasional (Munas) VIII yang berlangsung di Kendari Juli lalu, ia percaya tidak akan ada masalah. Ia juga optimis Kadin bisa menyempurnakan fungsi internal organisasi dan regulasi Kadin itu sendiri.
Menantu Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin itu menjelaskan, Kadin diharapkan akan berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kepentingan para pelaku usaha, terutama sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
Khusus UMKM, kata Rapsel, mereka harus terus diarahkan agar bisa naik kelas dan menjadi pemasok di pasar global.
Mantan Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sulawesi Selatan itu juga berharap Kadin bisa memperkuat potensi ekonomi daerah. Tujuannya agar tercipta pengusaha dan lapangan pekerjaan baru.
“Tak kalah penting adalah bagaimana mendorong mereka bertransformasi menjadi digital,” kata Rapsel.
Rapsel sendiri menilai kepengurusan Kadin Indonesia saat ini akan menjadi salah satu yang sangat menentukan dalam langkah Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
"Khususnya dalam menyiapkan bibit-bibit unggul yang nantinya akan berperan besar ketika Indonesia genap berusia 100 tahun," jelasnya.
“Kita tentu sangat mengharapkan generasi dan pengusaha yang cerdas yang produktif, inovatif, berkarakter kuat, serta berperadaban unggul bisa kita siapkan melalui Kadin Indonesia,” ujar politikus para NasDem asal Sulawesi Selatan tersebut. (RO/OL-09)
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada Alm. Mayjen (Purn) I Gusti Kompang (IGK) Manila di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
Bendahara Umum Partai NasDem itu mengatakan memberantas beking tambang ilegal tersebut hal mudah. Aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menangkap.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved