HARGA jual garam terus merosot dan menjadi kendala utama para penambak garam. Tak sedikit mereka mengeluh serta menyampaikannya kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) H Moeldoko supaya pemerintah segera menerapkan harga eceran tertinggi (HET).
Langkah Istana yang diwakili oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ini mendengarkan keluhan petambak garam ini didukung kalangan DPR RI.
Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro sepakat pemerintah mesti menjaga kesejahteraan para petambak garam. Salah satunya dengan membangun standar harga garam supaya tidak dipermainkan tengkulak.
"HET ini sangat dibutuhkan supaya saat panen harga garam tidak dapat dimainkan," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (13/10).
Menurut dia, permasalahan harga garam harus dituntaskan pemerintah. Sebab bangsa ini memiliki potensi garam yang luar biasa sehingga harus mendongkrak kesejahteraan.
"Masalah garam tidak pernah selesai dan walau kita punya laut yang sangat luas tapi masih terus Impor," kata Darori.
Guna menghentikan kran impor garam, lanjut dia, pihaknya meminta pemerintah memacu mutu dan jumlah garam lokal. "Di komisi kita selalu minta mutu dan kuantitas garam Indonesia ditingkatkan namun respon pemerintah yang bidangi masalah ini harus ditingkatkan," pungkasnya.
Para penambak garam asal Desa Rawa Urip Kabupaten Cirebon meminta pemerintah melalui Moeldoko agar menetapkan HET. Penetapan HET garam supaya harga di tingkat petambak tidak mudah dipermainkan tengkulak.
Selain itu, para penambak mengeluhkan tingkat abrasi yang sangat tinggi di wilayah lahan garapannya. Sehingga, berpengaruh terhadap produksi garam.
Moeldoko menanggapi dengan mengatakan bahwa pada 2020 pemerintah memerlukan empat juta ton garam. Alokasinya untuk kebutuhan industri sebanyak tiga juta dan sisanya rumah tangga namun kemampuan produksi garam lokal hanya mencapai 1,3 juta ton.
"Jadi nanti akan saya tindak lanjuti bersama menteri yang berkaitan supaya produksi garam nasional meningkat," kata Moeldoko.
Untuk dapat bersaing, sambung Moeldoko, terdapat tantangan penambak garam agar meningkatkan kualitas produksi garam. Dalam waktu dekat ada dua program pemerintah yaitu merevitalisasi bibir pantai serta melakukan kegiatan impor garam.
Namun, impor tersebut nantinya tidak diserahkan pada pihak ketiga melainkan diserahkan langsung pada industri penggunaannya. Sehingga, dapat menghindari penyimpangan yang bocor ke pasar masyarakat.
"Pemerintah mendorong petani garam tumbuh dengan baik dari sisi produksi, dan yang harus diantisipasi sama petani garam setelah saya dapatkan informasi dari BMKG, cuaca ke depan akan tidak baik bagi petani garam maka harus diantisipasi oleh petani," tutup Moeldoko. (Des/OL-09)
