Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan membuka penawaran obligasi ritel Indonesia (ORI) seri ORI020 secara daring. Masa penawaran itu berlaku mulai Senin (4/10) hingga Kamis (21/10). Obligasi ritel dengan imbal hasil 4,95% itu akan menjadi yang terakhir diterbitkan pemerintah di 2021.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menuturkan ORI020 merupakan kesempatan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sekaligus bergotong-royong menangani pandemi covid-19. Pasalnya, penerbitan obligasi itu ditujukan untuk membiayai penanganan pandemi dan vaksinasi.
"Dana yang diterbitkan dari ORI020 akan digunakan untuk pemenuhan target APBN. Penggunaan APBN ini termasuk upaya untuk penanganan dan pemulihan dari dampak covid-19," kata Luky dalam peluncuran ORI020 secara virtual.
Nilai investasi untuk ORI020 minimal ialah Rp1 juta hingga Rp2 miliar. Adapun jatuh tempo dari obligasi tersebut yakni 15 Oktober 2024.
Baca juga: ORI Buka Layanan RCO untuk Optimalisasi BPJS Kesehatan
Proses pemesanan ORI020 dilakukan melalui empat tahap yaitu registrasi, pemesanan, pembayaran, dan setelmen atau konfirmasi. Kemenkeu, imbuh Luky, memiliki 27 mitra distribusi untuk melayani pembelian secara langsung dengan sistem elektronik.
27 mitra distribusi itu yakni melalui bank umum seperti PT Bank Central Asia Tbk; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; PT Bank Permata Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Lalu PT Bank Maybank Indonesia Tbk; PT Bank CIMB Niaga Tbk; PT Bank OCBC NISP Tbk; PT Bank Panin Tbk; PT Bank Danamon Indonesia, Tbk; PT Bank HSBC Indonesia; PT Bank UOB Indonesia; PT Bank Commonwealth; PT Bank DBS Indonesia; PT Bank Victoria International Tbk; dan PT Bank Mega Tbk.
Kemudian mitra lain yang merupakan Perusahaan Efek dan Perusahaan Efek Khusus (APERD Financial Technology) yakni PT BRI Danareksa Sekuritas; PT Bahana Sekuritas; PT Mandiri Sekuritas; PT Bareksa Portal Investasi; PT Star Mercato Capitale (Tanamduit); PT. Chandharwealth Mandiri Indonesia (Fundtastic+); PT Investree Radhika Jaya (Investree); PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku); PT Lunaria Annua Teknologi (Koinworks); dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.(OL-5)
PT Pollux Hotels Group Tbk memperkuat strategi kebutuhan dan struktur pendanaannya dengan menerbitkan Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 senilai maksimal Rp500 miliar.
SMF menilai kebijakan Bank Indonesia yang menetapkan obligasi SMF sebagai underlying transaksi repo, akan membuka kembali minat investor t
SBN akan memperluas ekosistem aset digital yang terukur dan sesuai regulasi guna mendukung pertumbuhan sektor keuangan digital nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons usulan Luhut Binsar Pandjaitan soal suntikan dana Rp50 triliun ke INA, dengan syarat dialokasikan ke sektor riil, bukan obligasi.
IHSG, nilai kapitalisasi pasar, dan juga rata nilai transaksi harian, membukukan rekor tertinggi atau all time high. Pasar modal domestik pada September 2025 mencatatkan kinerja yang positif.
Rencana penerbitan private placement Patriot Bond oleh Danantara Indonesia senilai Rp50 triliun menuai dukungan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved