Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) berkomitmen terus melakukan penumbuhan petani milenial. Langkah tersebut mendapat dukungan DPR RI.
Bahkan, DPR melalui Komisi IV menjalin kerja sama dengan Kementan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas petani milenial di Indonesia.
Komisi IV DPR RI dan BPPSDMP Kementan menggelar pelatihan bagi petani dan penyuluh pertanian di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar) pada 10-11 September 2021 yang diikuti 60 orang peserta petani dan penyuluh dari Kelurahan Padang Panjang Timur dan Padang Panjang Barat.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pembangunan SDM pertanian wajib dilakukan. Apalagi, SDM yang ada masih didominasi generasi tua dengan pendidikan yang terbilang rendah. Kondisi ini diperparah dengan penguasaan lahan yang relatif sempit.
"Pemerintah berupaya melakukan efisiensi usaha tani melalui modernisasi pertanian yang sudah masuk dalam berbagai program Kementan. Tentu kami juga masih membutuhkan waktu dalam mengejar ketertinggalan petani kita dari negara-negara maju," katanya.
Melalui modernisasi pertanian, Mwntan SYL mengaku hendak membuktikan pada generasi muda bahwa pertanian merupakan sektor yang menjanjikan dan membanggakan.
"Tentu kita berharap pada akhirnya pertanian kita akan didominasi oleh generasi muda,” ujar Mentan.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi, menyatakan kesiapannya dalam pengembangan kualitas SDM pertanian. Menurutnya, instansinya siap untuk terus meningkatkan kualitas SDM.
"Salah satunya dengan regenerasi petani. Kami gerakkan petani milenial melalui balai pelatihan pertanian serta politeknik pembangunan pertanian. Kami ciptakan job seeker dan job creator yang siap mengguncang dunia dengan kreativitas dan produktivitas,” tegas Dedi.
Perwakilan Komisi IV DPR Hermanto menyampaikan bahwa pemerintah mempunyai target 1.000 petani milenial.
“Kenapa harus petani milenial, karena saat ini pertanian kita didominasi petani yang sudah tua, tenaga yang mulai lemah dan kurang tanggap teknologi," terangnya.
Hermanto juga berpesan untuk meningkatkan bisnis pertanian. "Ubah pertanian konvensional ke mekanisasi pertanian dan harus menerapkan sains dan teknologi yang berkembang kepada peserta pelatihan," pesannya.
Bertempat di Balai Balai Benih Ikan pelatihan ini dibuka langsung oleh anggota komisi IV DPR RI Hermanto.
Kegiatan Pelatihan ini juga dihadiri Kepala Balai Pelatihan Pertanian Zahron Helmy, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Ade Nofrita Anas, Kabid Penyuluhan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, Tim Fasilitator serta panitia pelaksanan setempat.
Kepala Balai Pelatihan Pertanian Zahron Helmy berharap penyuluh dan petani dapat menguasai teknologi informasi yang menjadi penunjang sektor pertanian belakangan ini.
"Penyuluh dan petani diharapkan mampu dan mengerti teknologi informasi,” pesan Zahron.
Zahron juga menyampaikan empat program pembangunan pertanian yakni mencetak petani milenial, pengembangan P4S, korporasi dan penggiat Kostratani.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, Ade Nofrita Anas menyampaikan apresiasi kegiatan ini diselenggarakan di wilayah kerjanya. Ia berharap ke depan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan.
Saat ini, Ade memaparkan, Kota Padang Panjang memiliki komoditas unggulan melalui pertanian organik, pengembangan susu sapi dan pengembangan jamur. Ia juga berpesan kepada peserta untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan ini untuk menggali informasi pertanian. (RO/OL-09)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved