Pemerintah Dorong KUR Perkuat Daya Tahan UMKM

PENINGKATAN akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus didorong Pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program KUR yang secara resmi diluncurkan pada 5 November 2007 tersebut, disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan dan pembiayaannya bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan.

Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha serta kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau bankable.

“Peningkatan aktivitas ekonomi tercermin dari peningkatan permintaan KUR,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, saat menghadiri kegiatan Penyaluran KUR Klaster di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/9)

Selaku Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Kemenko Perekonomian dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut mendorong pemerintah daerah serta lembaga penyalur dan penjamin KUR untuk turut mendorong penyaluran untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Program KUR dalam pelaksanaannya juga menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan daya tahan UMKM selama masa pandemi. Pencapaian realisasi KUR pada 2020 tercatat sebesar Rp198,53 triliun atau lebih baik dibandingkan 2019 sebesar Rp140,1 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir pada kesempatan yang sama menyampaikan, pemerintah telah mengeluarkan relaksasi kebijakan KUR. Antara lain dengan peningkatan KUR tanpa agunan tambahan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Kemudian, tambahan subisidi bunga KUR sebesar 6% pada 2020 dan 3% pada 2021, penundaan pembayaran angsuran pokok, perpanjangan jangka waktu. Lalu, penambahan limit KUR serta relaksasi persyaratan administrasi.

Tercatat dari Januari hingga 6 September 2021, penyaluran KUR telah terealiasi kepada 4,73 juta debitur dengan nilai mencapai Rp176,92 triliun. Capaian ini merupakan 69,93% dari target 2021 sebesar Rp253 triliun atau 62,08% dari target perubahan 2021 sebesar Rp285 triliun.

Khusus untuk Provinsi Sumatera Utara, realisasi KUR sejak Januari hingga 6 September 2021 mencapai Rp8,38 triliun dan telah disalurkan kepada 210.340 debitur. Porsi penyaluran KUR di Sumut selama 2021 per sektor terbesar disalurkan pada sektor perdagangan (43,28%) disusul sektor pertanian, perburuan dan
kehutanan (37,51%), dan jasa-jasa (12,79%).

“Semoga KUR dapat membantu UMKM pada semua sektor usaha di Sumatera Utara dalam mendorong pemulihan perekonomian daerah maupun nasional,” tutup Airlangga.

Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Wali Kota Medan Bobby Nasution serta perwakilan dari BRI, Bank Mandiri, BNI, BPD Sumut, Jamkrindo, dan Askrindo. (OL-8)