Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MULAI awal Oktober, empat perusahaan BUMN di sektor pelabuhan resmi dilebur menjadi satu bernama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
Salah satu tujuan utama merger ialah menyulap Pelindo sebagai operator pelabuhan kelas dunia. Upaya yang dilakukan BUMN termasuk mengajak Lembaga Pengelola Investasi (INA) atau yang disebut sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia untuk bergabung.
Lembaga itu diharapkan memberikan pendanaan untuk membangun sektor pelabuhan nasional yang semakin baik. "Salah satu kuncinya, kami melibatkan INA atau SWF masuk untuk memacu pengembangan pelabuhan. Jadi enggak boleh berhenti sampai di sini (merger)," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam diskusi virtual, Kamis (2/9).
Baca juga: Mulai Oktober, Unit Pelindo Dilebur Menjadi Satu
Diketahui, total aset penggabungan Pelindo I-IV mencapai Rp112 triliun dengan pendapatan sekitar Rp28,6 triliun. Pelindo II (IPC) pun menjadi perusahaan penerima penggabungan unit tersebut. Sedangkan, tiga perusahaan lainnya akan bubar tanpa proses likuidasi.
Kementerian BUMN dikatakannya juga berambisi membuat klaster logistik, yang keseluruhan ekosistem pelabuhan akan terintegrasi. Hal ini untuk mengefisiensikan operasional logistik di Indonesia.
"Kami akan membentuk berklaster logistik. Nanti bergabung PT Kereta Api Indonesia, PT Pos Indonesia, PT ASDP (Indonesia Ferry) dan Damri. Semua ini nantinya end-to-end bisnis. Satu sistem adalah solusi untuk bisa menekan biaya logsiitik," pungkas Arya.
Baca juga: Kemenperin Wajibkan Semua Industri Gunakan PeduliLindungi
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat efisiensi aspek logistik di suatu negara diyakini bisa mendatangkan investor. Efisiensi logistik juga masuk dalam indikator kemudahan berusaha di satu negara, yakni indikator trading across borders.
"Tentu para investor akan melihat seberapa efisien biaya logistik di suatu negara, bila dibandingkan negara-negara lain. Penggabungan perusahaan pelabuhan memang jadi ikhtiar dalam mendukung pemulihan ekonomi," tutur Bhima.(OL-11)
Pelindo Regional 4 Makassar mencatat lonjakan arus mudik Lebaran 2026 sejak H-15 hingga H-5. Data terbaru menunjukkan total 308.473 pemudik telah melakukan perjalanan melalui 20 cabang
Pelindo melepas keberangkatan 7 ribu peserta Mudik Gratis Pelindo 2026 menjelang Lebaran 2026, dengan total 152 armada bus.
Pelindo Group memberangkatkan peserta Program Mudik Bersama BUMN 2026 yang mengusung tema Mudik Aman Berbagi Harapan guna membantu masyarakat pulang ke kampung halaman.
Pelindo telah memetakan sejumlah pelabuhan yang berpotensi mengalami lonjakan penumpang tertinggi selama mudik Lebaran tahun ini.
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 memastikan kesiapan layanan operasional pelabuhan menjelang arus mudik Lebaran 1447 H/2026 M.
Pengelolaan pelabuhan dan operasional kapal tidak berada dalam satu entitas yang sama. Pengelolaan pelabuhan berada di bawah kendali Pelindo sementara operasional kapal oleh Pelni.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved