Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SETELAH mengalami aliran modal masuk akibat rilis data PDB kuartal II 2021, terjadi sedikit aliran modal keluar dari US$7,81 juta menjadi US$7,62 juta pada minggu kedua Agustus 2021.
Kondisi itu disebabkan investor asing yang memindahkan aset dari pasar negara berkembang. "Penyebabnya, laporan tenaga kerja Amerika Serikat (AS) pada Juli 2021 yang menunjukkan penurunan tajam pada tingkat pengangguran menjadi 5,4%," ujar ekonom dari LPEM FEB UI Teuku Riefky, Rabu (18/8).
"Sehingga, ini menyebabkan imbal hasil obligasi AS meningkat dan mengubah sentimen pasar. Serta, ekspektasi bahwa The Fed akan mengumumkan tapering-off. Setidaknya, pada pertemuan September," imbuhnya.
Baca juga: Kinerja Impor Indonesia Turun 12,22% pada Juli 2021
Lalu, ada indikasi bahwa arus modal keluar akan terus berlanjut, jika ketidakpastian domestik masih tinggi. Mulai dari implementasi kebijakan PPKM, hingga jumlah kasus covid-19.
Arus modal keluar yang berlangsung akhir-akhir ini telah meningkatkan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun dan 1 tahun menjadi masing-masing 6,4% dan 3,9%. Itu dibandingkan dengan masing-masing 6,3% dan 3,0% pada minggu sebelumnya.
Demikian pula dampak dari arus balik portofolio, yang membawa rupiah kembali terdepresiasi pada level Rp14.380 per US$. Rupiah diketahui mengalami depresiasi sebesar 2,29% (ytd) terhadap dolar AS.
Baca juga: Defisit Anggaran pada 2022 Lebih Kecil dari Tahun Ini
Namun, rupiah masih melampaui kinerja ringgit Malaysia dan baht Thailand, dengan depresiasi year-to-date yang lebih rendah. Cadangan devisa sedikit meningkat jadi US$137,3 miliar pada Juli 2021, dari bulan sebelumnya US$137,1 miliar. Itu dipengaruhi penerbitan obligasi pemerintah, serta penerimaan pajak dan jasa.
Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dari perkiraan kuartal II 2021, namun laju pemulihan masih terbatas. Sebab, adanya varian Delta yang memiliki tingkat transmisi tinggi, sehingga mendorong pemerintah menerapkan pembatasan mobilitas warga.
"Di tengah ketidakpastian yang tinggi, kami melihat Bank Indonesia perlu mempertahankan suku bunga kebijakannya di 3,50%, dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar dan sektor keuangan," pungkas Riefky.(OL-11)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Di tengah perubahan lanskap kewirausahaan global, pelaku wirausaha kini dihadapkan pada tantangan membangun bisnis yang tangguh dan berkelanjutan.
PENURUNAN daya saing Indonesia di tingkat global dinilai mengkhawatirkan. Terlebih penurunan daya saing itu utamanya disebabkan oleh penurunan peringkat efisiensi pemerintah.
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut (giant sea wall) masih dalam proses.
Investasi asing di sektor properti Bali menunjukkan lonjakan tajam sejak beberapa tahun terakhir. Data terbaru mencatat kenaikan minat investor mancanegara hingga 85%
SANDINATION bersama Yayasan Indonesia Setara (YIS) kembali menghadirkan program Sahabat Sandi Naik Kelas (Si Iklas).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved