Kamis 05 Agustus 2021, 19:49 WIB

Menteri Desa Siap Bantu Sukseskan Ganti Rugi Korban Kerusuhan Maluku

mediaindonesia.com. | Ekonomi
Menteri Desa Siap Bantu Sukseskan Ganti Rugi Korban Kerusuhan Maluku

Ist/Kemendes PDTT
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandardalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri secara virtual pada Kamis (5/8/2021).

 

MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, pihaknya sedang menyiapkan dokumen prihal proses bayar ganti rugi kepada korban tragedi kerusuhan Maluku.

Hal itu menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pemerintah terkait gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok yang diajukan para korban kerusuhan Maluku pada 1999.

"Kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan untuk ikut mendukung percepatan dan keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut pengadilan ini," kata Halim Iskandar dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri, Kamis (5/8/2021).

Seperti diketahui, pemerintah harus segera menjalankan perintah putusan pengadilan tingkat pertama, yakni memberikan ganti rugi sebesar Rp 3,9 triliun kepada korban tragedi kerusuhan Maluku sebagai penggugat.

Jumlah uang tersebut terdiri dari bahan bangunan rumah (BBR) sejumlah Rp 15 juta dan uang tunai Rp 3,5 juta untuk masing-masing pengungsi sebanyak 213.217 kepala keluarga.

Rakorsus dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan dikuti oleh beberapa kementerian lainnya, anatara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Adapaun Kerusuhan Maluku yang dimaksud adalah konflik etnis-politik yang melibatkan agama di kepulauan Maluku, khususnya pulau Ambon dan Halmahera, konflik ini bermula pada era Reformasi awal 1999 hingga penandatanganan Piagam Malino II tanggal 13 Februari 2002.

Penyebab utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia setelah Soeharto tumbang dan rupiah mengalami devaluasi selama dan seusai krisis ekonomi di Asia Tenggara.

Rencana pemekaran provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara semakin memperuncing permasalahan politik daerah yang sudah ada. Karena permasalahan politik tersebut menyangkut agama, perseteruan terjadi antara umat Kristen dan Islam pada Januari 1999.

Baca Juga

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Gara-gara Pandemi Covid-19, Diperkirakan 30 Juta UMKM Bangkrut

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 18 September 2021, 16:50 WIB
Berdasarkan survei Bank Indonesia pada Maret 2021, sebanyak 87,5% UMKM terdampak akibat pandemi dan 93,3% pelaku usaha sektor tersebut...
dok kemenhub

Penerapan Ganjil-Genap Cegah Kepadatan di Kawasan Wisata

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 18 September 2021, 16:22 WIB
Menhub akan segera mengeluarkan  Peraturan Menhub terkait kebijakan ganjil-genap di kawasan...
Antara

Belasan Ribu Produk RI Bisa Diekspor ke Korsel dengan Tarif 0%

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 18 September 2021, 16:09 WIB
Beberapa produk Indonesia yang berpotensi mengalami kenaikan ekspor ke Korea Selatan, yaitu sepeda, sepeda motor, olahan ikan, kaos...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Ramai-Ramai Abai Laporkan Kekayaan

KPK mengungkap kepatuhan para pejabat membuat LHKPN tahun ini bermasalah. Akurasinya juga diduga meragukan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya