Pemerintah Harus Waspadai Kampanye Hitam terhadap Sawit         

PEMERINTAH diminta mewaspadai penurunan daya saing ekspor produk sawit dalam jangka panjang akibat kampanye hitam yang dijalankan pihak-pihak asing.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengungkapkan, saat ini, kampanye hitam dilakukan dengan cara menghasut konsumen di beberapa negara untuk tidak menggunakan produk olahan dari sawit.

"Mereka menggunakan isu yang tidak benar yaitu menyebut sawit merusak lingkungan hingga akhirnya ada gerakan produk bebas minyak nabati," ujar Tungkon dalam keterangannya, Rabu (28/7).

Dalam jangka pendek, efek dari gerakan seperti itu memang belum dirasakan. Namun dalam jangka panjang, itu bisa menjadi ancaman yang berbahaya.

"Konsumen adalah jantung dari keberlangsungan sebuah produk. Kalau semakin banyak orang memercayai hal itu, jelas sangat berbahaya," ucapnya.

Ia pun berharap pemerintah bisa bertindak tegas terhadap LSM asing yang beroperasi di Indonesia dan memiliki kepentingan untuk mengganggu kestabilan ekonomi nasional.

Salah satu contoh, lanjutnya, adalah Mighty Earth. LSM tersebut aktif berkampanye untuk menyudutkan sumber daya alam Indonesia seperti produk kayu dan sawit. 

Baca juga : IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi 3,9%

"Mereka mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Padahal lembaga ini tidak punya izin untuk beroperasi di Indonesia. Pemerintah memiliki legalitas untuk membekukan ormas melalui perpu pembubaran/UU ormas," tegas dia.

Adapun, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan Kasan Muhri menjelaskan, maraknya kampanye negatif ditujukan untuk menekan daya saing Indonesia di pasar internasional. 

Hal tersebut dilakukan lantaran tingginya produktivitas sawit Indonesia yang menjadi ancaman bagi industri minyak nabati asal Amerika dan Uni Eropa. 

“Sawit ini kan head to head dengan minyak nabati lain di Eropa seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan kanola. Sawit itu menang telak dari sisi produktivitas dan harga. Akibatnya, sawit terus diganggu dengan kampanye negatif,” terang Kasan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menegaskan kampanye negatif dengan kedok lingkungan harus segera dihentikan. Pemerintah harus berani bertindak tegas bila komoditas ekspor utama itu terus ditekan negara lain.

“Tak terbantahkan bahwa kampanye negatif tentang sawit adalah bagian dari politik dagang. Produktivitas sawit yang jauh lebih tinggi membuat penggunaan lahan jauh lebih kecil dibandingkan minyak nabati lainnya. Kalau sawit di-phase out akan memicu deforestasi lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan dunia,” tandasnya. (OL-7)