Anggaran Penanganan Covid-19 Pemerintah Melonjak Jadi Rp744,75 Triliun

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran penanganan Covid-19 dan dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN membengkak menjadi Rp744,75 triliun. Hal ini imbas adanya lonjakan kasus Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali.

"Jadi dana PEN dan penanganan Covid-19 naik dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun," kata Srimul, sapaan akrab Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual Evaluasi PPKM Darrurat, Sabtu (17/7).

Dalam paparannya, Srimul menuturkan anggaran untuk perlindungan sosial dan kesehatan meningkat. Masing-masing peningkatannya ialah dari Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun untuk perlindungan sosial dan sektor kesehatan menjadi Rp214,95 triliun dari sebelumnya Rp193,93 triliun.

Sedangkan, anggaran untuk dukungan usah mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan korporasi menurun menjadi Rp161,20 triliun. Pun juga anggaran program prioritas menyusut tipis menjadi Rp117,94 triliun. Alokasi bantuan untuk anggaran insentif usaha masih tetap dengan nilai Rp62,83 triliun.

Terkait penjabaran anggaran perlindungan sosial akan digunakan untuk program bantuan sosial (bansos) tunai, tambahan penyaluran kartu sembako, bantuan beras, perpanjangan diskon listrik dan tambahan Kartu Pra Kerja.

Pada alokasi penanganan covid-19 di sektor kesehatan meliputi perkiraan tambahan untuk kenaikan klaim pasien, RS darurat dan percepatan vaksinator dan lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerinta menggulirkan anggaran tambahan bantuan sosial sebesar Rp 39,19 triliun.

Bantuan itu berupa pemberian 10 kilogram (kg) beras bulog untuk 18,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan sosial tunai (BST) untuk 10 juta KPM, dan tambahan ekstra dua bulan untuk 18,9 juta KPM sembako

"Bapak Presiden juga sudah memberikan penekanan kepada menterinya untuk memastikan program bantuan sosial segera diterima masyarakat miskin dan yang berhak dan ini adalah prioritas dari presiden," kata Luhut. (Ins/OL-09)