Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DIREKTORAT Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menargetkan mayoritas Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga diasuransikan tahun ini. Hal itu dilakukan untuk melindungi aset dan memperbaiki administrasi pengelolaan aset negara.
“Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa meng-administrasikan aset-aset negara, agar tercatat dan masuk di buku kepemilikan pemerintah,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban dalam diskusi virtual bersama awak media, Jumat (16/7).
Namun karena adanya keterbatasan anggaran akibat realokasi dan refocussing anggaran kementerian/lembaha (K/L) maka pengasuransian BMN belum dapat dilakukan sepenuhnya. Setidaknya, BMN strategis yang dimiliki oleh tiap K/L akan didahulukan untuk diasuransikan.
Direktur BMN DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan, sejauh ini sebanyak 39 K/L telah mengasuransikan beberapa BMN yang dikelola. Selain menargetkan pengasuransian untuk BMN, DJKN juga menargetkan sertifikasi BMN berupa tanah dimulai pada tahun ini.
“Kita sedang sertifikasi BMN, itu paling telat tahun depan, itu harus semua yang berupa tanah harus bersertifikat,” kata Encep. (OL-8)
Dasco memastikan para Wakil Menteri (wamen) yang merangkap komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menerima tantiem
Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo meminta BUMN harus menjadi tulang punggung perekonomian dan menyumbang signifikan terhadap
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved