Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menargetkan mayoritas Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga diasuransikan tahun ini. Hal itu dilakukan untuk melindungi aset dan memperbaiki administrasi pengelolaan aset negara.
“Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa meng-administrasikan aset-aset negara, agar tercatat dan masuk di buku kepemilikan pemerintah,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban dalam diskusi virtual bersama awak media, Jumat (16/7).
Namun karena adanya keterbatasan anggaran akibat realokasi dan refocussing anggaran kementerian/lembaha (K/L) maka pengasuransian BMN belum dapat dilakukan sepenuhnya. Setidaknya, BMN strategis yang dimiliki oleh tiap K/L akan didahulukan untuk diasuransikan.
Direktur BMN DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan, sejauh ini sebanyak 39 K/L telah mengasuransikan beberapa BMN yang dikelola. Selain menargetkan pengasuransian untuk BMN, DJKN juga menargetkan sertifikasi BMN berupa tanah dimulai pada tahun ini.
“Kita sedang sertifikasi BMN, itu paling telat tahun depan, itu harus semua yang berupa tanah harus bersertifikat,” kata Encep. (OL-8)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved