Kamis 08 Juli 2021, 20:23 WIB

KPPU Denda Garuda Rp1 M terkait Tiket Umrah

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
KPPU Denda Garuda Rp1 M terkait Tiket Umrah

Antara/Andika Wahyu
Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta

 

KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan denda kepada PT Garuda Indonesia (GIAA) sebesar Rp1 miliar. Maskapai nasional itu dinilai melanggar ketentuan aturan persaingan usaha tidak sehat terkait penjualan tiket umrah.

Garuda dijerat pasal 19 huruf d Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) dalam perkara dugaan praktik diskriminasi PT. Garuda Indonesia terkait pemilihan mitra penjualan tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah. Keputusan itu disampaikan dalam Sidang Majelis Pembacaan Putusan KPPU secara daring pada Kamis (8/7).

"Perkara yang diawali dari laporan publik tersebut mengangkat dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No.5/1999, khususnya terkait upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan langsung tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah oleh GIAA melalui Program Wholesaler," ungkap Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur dalam keterangan resminya, Kamis (8/7).

Langkah Garuda itu dianggap KPPU berdampak pada sebagian besar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lainnya. PPIU yang ditunjuk oleh GIAA terdiri dari PT. Smart Umrah (Kanomas Arci Wisata), PT. Maktour (Makassar Toraja Tour), PT. NRA (Nur Rima Al-Waali Tour), PT. Wahana Mitra Usaha (Wahana), PT. Aero Globe Indonesia, dan PT. Pesona Mozaik.

Pada proses persidangan, lanjut Deswin, Majelis Komisi KPPU menilai bahwa tindakan GIAA yang menunjuk keenam PPIU sebagai wholesaler tanpa melalui proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan, tidak didasarkan pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur, serta adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukan wholesaler. 

Baca juga : PPATK Diganjar Predikat WTP Ke-15 Berturut-turut

"Ini membuktikan adanya praktik diskriminasi GIAA terhadap setidaknya 301 (tiga ratus satu) PPIU potensial dalam mendapatkan akses yang sama dalam hal pembukuan dan/atau pembelian tiket rute Middle East Area (MEA) milik GIAA untuk tujuan umrah," jelas Deswin.

GIAA, kata Deswin, sempat mengajukan perubahan perilaku pada September 2020 pada Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan. Tetapi karena GIAA tidak sepenuhnya melaksanakan pakta integritas perubahan perilaku yang diberikan, proses persidangan kembali dilanjutkan. 

Pada pembacaan putusan hari ini, Majelis Komisi turut mempertimbangkan kemampuan GIAA untuk membayar berdasarkan Laporan Keuangan 2018, 2019, dan 2020. 

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Komisi menilai bahwa jika dikenakan tingkat denda tertentu, maka GIAA berpotensi tidak dapat beroperasi pada kondisi keuangan tersebut," sebut Deswin.

Denda tersebut wajib dibayarkan Garuda selambat- lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terlambat melakukan pembayaran denda, GIAA dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari nilai denda. (OL-7)

Baca Juga

Dok JBC

Jakarta Business District Diplot Jadi Gerbang Koridor Timur

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:30 WIB
Koridor Timur Jakarta yang terintegrasi mulai dari Jakarta Timur, Bekasi, Cikarang, Karawang hingga Purwakarta kini menjadi primadona...
Dok MI

Sandiaga Dorong Pelaku Wisata Berdaya Saing

👤Ant 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:26 WIB
Sandiaga menilai produk ekraf yang dihadirkan para finalis di Kota Palembang sudah memiliki kualitas yang...
Ilustrasi

Penyaluran Kredit Fintech Tembus Rp249 T, Diakses 479 Juta Pengguna 

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:24 WIB
"Anggota kami sudah melayani lebih 193 juta pengguna transaksi sebagai lender (pemberi pinjaman). Kemudian, sudah diberikan ke...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Amendemen Konstitusi antara Ambisi Elite dan Aspirasi Rakyat

Persepsi publik mengenai cara kerja presiden lebih mengharapkan pemenuhan janji-janji politik saat kampanye ketimbang bekerja berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya