Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
BERDASARKAN catatan pemerintah, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 5 Juli 2021 telah mencapai Rp128,46 triliun.
Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir. Capaian tersebut setara dengan 50,77% dari target plafon KUR yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini, yakni sebesar Rp253 triliun.
"Kredit memang masih mengalami kontraksi, tapi UMKM di KUR ternyata masih tumbuh signifikan," jelas Iskandar dalam acara Mid Year Economic Outlook Day, Selasa (6/7).
Baca juga: OJK Sebut Restrukturisasi Kredit Semakin Melandai
Lebih lanjut, Iskandar menjelaskan bahwa penyaluran KUR mencakup KUR super mikro sebesar 4,57%, KUR mikro 61%, KUR kecil 34,41%, serta KUR penempatan TKI sebesar 0,02%.
Sementara itu, untuk total outstanding KUR sejak diluncurkan pada 2015 hingga saat ini, sudah mencapai Rp 271,3 triliun dengan tingkat NPL 0,88%. Namun, Iskandar mengatakan rendahnya NPL tetap harus diwaspadai. Sebab, tidak lepas dari kebijakan restrukturisasi kredit.(OL-11)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp83,88 triliun hingga akhir triwulan II-2025.
Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait skema dan mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dapat diselesaikan pada akhir Juli
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Sepanjang Januari hingga Mei 2025, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp69,8 triliun, atau setara dengan 39,89% dari total alokasi tahunan sebesar Rp175 triliun.
BRI terus memperkuat ekonomi kerakyatan dengan komitmennya dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat
Bantuan akses permodalan KURsus ini menjadi upaya nyata dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved