Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BERDASARKAN catatan pemerintah, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 5 Juli 2021 telah mencapai Rp128,46 triliun.
Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir. Capaian tersebut setara dengan 50,77% dari target plafon KUR yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini, yakni sebesar Rp253 triliun.
"Kredit memang masih mengalami kontraksi, tapi UMKM di KUR ternyata masih tumbuh signifikan," jelas Iskandar dalam acara Mid Year Economic Outlook Day, Selasa (6/7).
Baca juga: OJK Sebut Restrukturisasi Kredit Semakin Melandai
Lebih lanjut, Iskandar menjelaskan bahwa penyaluran KUR mencakup KUR super mikro sebesar 4,57%, KUR mikro 61%, KUR kecil 34,41%, serta KUR penempatan TKI sebesar 0,02%.
Sementara itu, untuk total outstanding KUR sejak diluncurkan pada 2015 hingga saat ini, sudah mencapai Rp 271,3 triliun dengan tingkat NPL 0,88%. Namun, Iskandar mengatakan rendahnya NPL tetap harus diwaspadai. Sebab, tidak lepas dari kebijakan restrukturisasi kredit.(OL-11)
Total pembiayaan akan mencapai Rp10 triliun, dengan masing-masing penerima akan memperoleh kredit maksimal Rp500 juta.
Terkait dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja keuangan perseroan, Hery menilai pengaruhnya tidak signifikan mengingat skala bisnis BRI yang besar.
Jumlah debitur KUR di tiga wilayah tersebut mencapai 1.018.282 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp43,95 triliun.
PEMERINTAH menyiapkan kebijakan khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Pemerintah tengah menyiapkan skema hapus buku utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi masyarakat di wilayah bencana.
Don Muzakir, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani Aceh yang terdampak banjir dan longsor.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved