Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Meirijal Nur mengungkapkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Lembaga di bawah Kemenkeu menyetorkan dividen terhadap penerimaan negara tahun 2020 mencapai Rp887,18 miliar. Sehingga total dari 2016-2020 mencapai Rp3,1 triliun.
"Deviden yang dibayarkan pada 2021 terhadap kinerja tahun 2020 sebesar Rp887,18 miliar. Ke depannya tentu kita berharap seperti grafik yang terus naik," kata Meirijal dalam Media Briefing: Kinerja SMV Kemenkeu 2020, Jumat (2/7).
Tetapi, lanjut Meirijal, tentu akan lihat seimbangkan dengan tugas dan target yang diberikan, sehingga harmonisasi antara rencana pengembangan dengan target deviden yang akan dibebankan pada BUMN akan disesuaikan.
"Harapan saya pada tahun ini kita mencapai angka Rp1 triliun, namun deviden ini bukan target utama diadakannya BUMN," ucap Meirijal.
Selain itu, hingga 2020 investasi permanen pemerintah mencapai Rp3.031 triliun. Termasuk di dalamnya Investasi Permanen Pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN/lembaga di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp82,1 triliun.
Baca juga : Menkeu: Perekonomian Kuartal III Tergantung PPKM Darurat
BUMN/lembaga di bawah Kemenkeu juga telah melaksanakan mandat pemerintah dalam pembiayaan di sektor infrastruktur dengan total nilai komitmen sebesar Rp117 triliun dari total nilai proyek
sebesar Rp699 triliun dari 292 proyek yang telah berjalan.
"BUMN/Lembaga di bawah Kemenkeu juga memberikan penjaminan kepada pelaku usaha di sektor infrastruktur sebesar Rp66,4 triliun dengan nilai proyek Rp315 triliun, mengembangkan sektor ekspor dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha dengan nilai outstanding pembiayaan sebesar Rp90,4 triliun nilai ekspor sebesar Rp315 triliun," ujarnya.
Sekaligus memberikan pembiayaan perumahan sebesar Rp69,15 triliun kepada 1.083.590 debitur, dan memberikan pinjaman kepada 28 Pemerintah Daerah dalam rangka membangun 38 fasilitas publik. (OL-2)
BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mulai meninjau ulang atau audit kondisi perusahaan-perusahaan BUMN milik negara.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved