Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Meirijal Nur mengungkapkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Lembaga di bawah Kemenkeu menyetorkan dividen terhadap penerimaan negara tahun 2020 mencapai Rp887,18 miliar. Sehingga total dari 2016-2020 mencapai Rp3,1 triliun.
"Deviden yang dibayarkan pada 2021 terhadap kinerja tahun 2020 sebesar Rp887,18 miliar. Ke depannya tentu kita berharap seperti grafik yang terus naik," kata Meirijal dalam Media Briefing: Kinerja SMV Kemenkeu 2020, Jumat (2/7).
Tetapi, lanjut Meirijal, tentu akan lihat seimbangkan dengan tugas dan target yang diberikan, sehingga harmonisasi antara rencana pengembangan dengan target deviden yang akan dibebankan pada BUMN akan disesuaikan.
"Harapan saya pada tahun ini kita mencapai angka Rp1 triliun, namun deviden ini bukan target utama diadakannya BUMN," ucap Meirijal.
Selain itu, hingga 2020 investasi permanen pemerintah mencapai Rp3.031 triliun. Termasuk di dalamnya Investasi Permanen Pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN/lembaga di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp82,1 triliun.
Baca juga : Menkeu: Perekonomian Kuartal III Tergantung PPKM Darurat
BUMN/lembaga di bawah Kemenkeu juga telah melaksanakan mandat pemerintah dalam pembiayaan di sektor infrastruktur dengan total nilai komitmen sebesar Rp117 triliun dari total nilai proyek
sebesar Rp699 triliun dari 292 proyek yang telah berjalan.
"BUMN/Lembaga di bawah Kemenkeu juga memberikan penjaminan kepada pelaku usaha di sektor infrastruktur sebesar Rp66,4 triliun dengan nilai proyek Rp315 triliun, mengembangkan sektor ekspor dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha dengan nilai outstanding pembiayaan sebesar Rp90,4 triliun nilai ekspor sebesar Rp315 triliun," ujarnya.
Sekaligus memberikan pembiayaan perumahan sebesar Rp69,15 triliun kepada 1.083.590 debitur, dan memberikan pinjaman kepada 28 Pemerintah Daerah dalam rangka membangun 38 fasilitas publik. (OL-2)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved