Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) mendorong pemerintah mengoptimalisasi penerimaan negara pada 2022. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan memanfaatkan pos penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai.
Demikian disampaikan Anggota Banggar Hamka Kady saat menyampaikan laporan hasil rapat Panja dalam Rapat Kerja bersama pemerintah, Rabu (30/6). Hal pertama dari sisi kepabeanan dan cukai yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendongkrak penerimaan negara ialah melalui pengenaan cukai plastik.
“Meningkatkan penerimaan negara yang optimal, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi cukai melalui pemberlakuan pengenaan cukai plastik,” kata Hamka.
“Penerimaan cukai dapat diperluas, diantaranya dengan percepatan pengenaan cukai kantong plastik dan perluasan pengenaan cukai pada produk plastik, serta memulai proses regulasi untuk penerapan cukai terhadap soda dan pemanis makanan minuman,” sambungnya.
Baca juga : BCA Genjot Bisnis Konsumer Lewat BCA Kredit KPR
Pengambil kebijakan juga diminta untuk memperluas basis penerimaan kepabeanan dan cukai sembari mengembangkan pelayanan berbasis digital yang fokus pada user experience dan user friendly.
Selain itu Banggar mendorong pemerintah untuk menyempurkan proses bisnis di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai. Di saat yang sama pembuat kebijakan diharapkan mampu menguatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga serta aparat penegak hukum dalam rangka pengamanan penerimaan negara.
Untuk menjalankan hal-hal tersebut, kata Hamka, pemerintah perlu untuk memperhatikan strategi dan kebijakan yang sistematis untuk mengantisipasi ketidakpastian yang timbul akibat pandemi covid-19. Banggar juga mendorong agar pemerintah memastikan perencanaan penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2022 dapat direalisasikan.
“Pemerintah agar memperbaiki perencanaan penerimaan negara pada tahun 2022 dan memastikan angka penerimaan negara yang nantinya ditetapkan dapat terealisasikan sehingga memberikan kepastian terhadap setiap belanja negara dan pembangunan yang direncanakan,” pungkas Hamka. (OL-7)
Satgas importasi ilegal mengamankan 4927 balpres pakaian bekas, kain gulungan 20.000 rol, 695 produk jadi, 332 pack tekstil, 43 kosmetik
Pemusnahan dilakukan untuk memastikan barang-barang hasil penindakan tidak disalahgunakan.
Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya mendapat informasi ada paket barang mencurigakan yang diduga terdapat barang yang terlarang. Upaya penyelundupan itu dilakukan pada Jumat (24/5) lalu.
Hibah 43 buah laptop ini merupakan bentuk dukungan pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) pada SMP di Kabupaten Indragiri Hilir yang belum mempunyai fasilitas memadai berupa laptop.
Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan barang yang diberitahukan sebagai Limbah Non-B3 untuk bahan baku industri kertas ternyata bercampur dengan berbagai jenis sampah rumah tangga.
Grafik penerimaan pajak rokok selama tiga tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah berada pada grafik yang bagus karena realisasinya selalu melebihi apa yang ditargetkan.
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved