Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) mendorong pemerintah mengoptimalisasi penerimaan negara pada 2022. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan memanfaatkan pos penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai.
Demikian disampaikan Anggota Banggar Hamka Kady saat menyampaikan laporan hasil rapat Panja dalam Rapat Kerja bersama pemerintah, Rabu (30/6). Hal pertama dari sisi kepabeanan dan cukai yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendongkrak penerimaan negara ialah melalui pengenaan cukai plastik.
“Meningkatkan penerimaan negara yang optimal, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi cukai melalui pemberlakuan pengenaan cukai plastik,” kata Hamka.
“Penerimaan cukai dapat diperluas, diantaranya dengan percepatan pengenaan cukai kantong plastik dan perluasan pengenaan cukai pada produk plastik, serta memulai proses regulasi untuk penerapan cukai terhadap soda dan pemanis makanan minuman,” sambungnya.
Baca juga : BCA Genjot Bisnis Konsumer Lewat BCA Kredit KPR
Pengambil kebijakan juga diminta untuk memperluas basis penerimaan kepabeanan dan cukai sembari mengembangkan pelayanan berbasis digital yang fokus pada user experience dan user friendly.
Selain itu Banggar mendorong pemerintah untuk menyempurkan proses bisnis di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai. Di saat yang sama pembuat kebijakan diharapkan mampu menguatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga serta aparat penegak hukum dalam rangka pengamanan penerimaan negara.
Untuk menjalankan hal-hal tersebut, kata Hamka, pemerintah perlu untuk memperhatikan strategi dan kebijakan yang sistematis untuk mengantisipasi ketidakpastian yang timbul akibat pandemi covid-19. Banggar juga mendorong agar pemerintah memastikan perencanaan penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2022 dapat direalisasikan.
“Pemerintah agar memperbaiki perencanaan penerimaan negara pada tahun 2022 dan memastikan angka penerimaan negara yang nantinya ditetapkan dapat terealisasikan sehingga memberikan kepastian terhadap setiap belanja negara dan pembangunan yang direncanakan,” pungkas Hamka. (OL-7)
BEA Cukai telah resmi menutup Operasi Patroli Laut Terpadu Semester I Tahun 2025.
Bea Cukai membentuk Satgas Nasional Anti-Penyelundupan guna memperkuat pengawasan, menekan praktik ilegal, dan menjaga penerimaan negara.
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
KANTOR Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY berhasil menggagalkan upaya distribusi barang kena cukai (BKC) hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.
Total barang bukti yang diamankan dari ketiga lokasi berjumlah 310.736 batang rokok ilegal dari berbagai merek tanpa pita cukai.
Bea Cukai tingkatkan pengawasan rokok ilegal melalui Operasi Gurita 2025. Sinergi masyarakat, tokoh agama, & pelaku usaha tekan peredaran barang ilegal.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved