Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengembangan kewirausahaan (entrepreneurship) bagi masyarakat lewat pendampingan pelaku usaha, fasilitasi pembiayaan, manajemen usaha, legalisasi usaha, kemitraan usaha serta digitalisasi usaha.
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP menargetkan mencetak ratusan wirausaha pada 2021 dan hingga 2024, diproyeksikan 1.290 pembinaan wirausaha sektor kelautan dan perikanan khususnya bidang usaha pengolahan ikan.
“Tahun ini kami menargetkan munculnya 200 wirausaha baru dibidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan saat ini sedang dilakukan seleksi terhadap lebih dari 1.000 pendaftar yang didominasi kaum milenial untuk program ini,” ujar Direktur Usaha dan Investasi PDSPKP Catur Sarwanto dalam keterangannya, Senin (21/6).
PDSPKP, tambah Catur, telah menggandeng Go UKM training center selama dua bulan ke depan untuk melatih dan mendampingi para calon wirausaha.
"Kami memberikan pelatihan dan pendampingan dengan materi antara lain pengolahan produk (pempek, dimsum, camilan stik, kerupuk, abon, aneka sambal), pengenalan perizinan usaha, labeling produk dan desain promosi,” terang Catur.
Tak hanya proses produksi, mereka juga akan dibekali cara mengelola channel online usaha, pencatatan keuangan, kewirausahaan dan manajemen usaha. Fasilitas yang diberikan KKP yaitu sertifikat kegiatan, label/logo usaha, stiker pada kemasan, pendampingan pengurusan izin usaha.
"Kami berharap UMKM khususnya pengolah hasil kelautan dan perikanan bisa memperoleh dan memanfaatkan fasilitas tersebut," ucapnya.
Direktur Jenderal PDSPKP Artati Widiarti menuturkan, pandemi covid-19 telah menunjukkan adanya perubahan pola pikir, daya beli dan perilaku penduduk, termasuk di Indonesia. Menurutnya, perilaku konsumen mulai bergeser dan tergambar dari ciri-ciri antara lain lebih percaya informasi interaktif–media sosial, lebih memilih ponsel dibanding TV dan menyukai transaksi secara cashless.
"Terdapat peningkatan lebih dari 60% konsumen melakukan pembelian secara online untuk berbagai macam kategori. Ini artinya, pandemi mengakselerasi kehidupan digital," urainya.
Sementara penelitian Global Entrepreneurship Monitor dalam laporan tahun 2020/2021, disebutkan tingkat Total Early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) atau total aktivitas wirausaha baru di Indonesia sebesar 9.6% dari jumlah keseluruhan penduduk yang memulai atau memiliki usaha baru. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat 24 dari 43 negara. (OL-8)
DOSEN UGM mengomentari penarikan (recall) terhadap produk udang beku merek Great Value di AS yang diimpor dari perusahaan Indonesia karena mengandung radioaktif.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
SEBANYAK 50 Ketua DPD KNTI se-Sumatra dan Koperasi Perikanan melaksanakan Rapat Konsolidasi penguatan simpul jaringan koperasi perikanan di wilayah Sumatra dan Kepulauan Riau.
Australia dan Indonesia memiliki hubungan perdagangan perikanan yang telah lama terjalin, didukung oleh tingkat komplementer yang kuat antara kedua negara.
Luhut apresiasi atas keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menyepakati penurunan tarif tambahan terhadap produk ekspor ke Amerika Serikat (AS),
MGM Bosco Logistics meresmikan fasilitas cold storage guna memperkuat infrastruktur logistik dan memastikan kualitas produk perikanan.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) KKP Ishartini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi resmi dari FDA.
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved