Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA tahun ini, PT Pertamina (Persero) menganggarkan investasi atau belanja modal (capex) senilai US$10,7 miliar atau lebih dari Rp152 triliun. Perusahaan pelat merah menyatkana mampu merealisasikan pembayaran obligasi yang jatuh tempo pada tahun ini sebesar US$391 juta atau Rp5,5 triliun.
Pejabat sementara (Pjs) Senior VP Corporate Communications & Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman menyebut perseroan juga telah melunasi tiga corporate loan dengan total mencapai US$549,4 juta pada tahun lalu.
"Kami melakukan upaya untuk tetap mempertahankan rasio utang dalam kontrol wajar sebagai perusahaan yang sehat. Debt to EBITDA tetap kita jaga. Seluruh aspek keuangan dimonitor oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham,” ujar Fajriyah dalam keterangan resmi, Rabu (16/6).
Baca juga: Ahok: Fasilitas Kartu Kredit Pejabat Pertamina akan Dicabut
Pertamina berhasil mencatat rasio utang yang terjaga. Serta, masih kompetitif di antara perusahaan migas nasional dan global pada tahun lalu. Tiga lembaga pemeringkat internasional, yaitu Moody's, S&P dan Fitch, menetapkan Pertamina pada peringkat investment grade masing-masing pada level Baa2, BBB, dan BBB.
Adapun belanja modal Pertamina pada tahun ini meningkat dua kali lipat dari realisasi investasi pada 2020 sebesar US$4,7 miliar. Sektor hulu mendapat porsi anggaran tertinggi sebesar US$ 2,41 miliar atau 51%.
Baca juga: Lima BUMN Ini Punya Kontribusi Tinggi pada APBN
Di sektor pengolahan, lanjut Fajriyah, anggaran investasi Pertamina juga untuk membangun infrastruktur pengolahan 4 Refinery Development Master Plan (RDMP) dan 1 Grass Root Refinery (GRR), yang akan terintegrasi dengan kilang Petrokimia.
Sebagai kelanjutan implementasi program biodiesel sejak 2006, Pertamina berkomitmen mengembangkan biofuel atau biodiesel 100%, dengan mempercepat penyelesaian proyek Biorefinery di tiga lokasi. Rinciannya, Cilacap, Dumai dan Plaju, dengan mengolah sumber energi dari kelapa sawit.
Lalu di sektor hilir, Pertamina terus mengembangkan infrastruktur penyaluran BBM, LPG dan gas. Saat ini, perseroan tengah menuntaskan 14 lokasi Terminal BBM dan 4 lokasi Terminal LPG di Indonesia Timur. Pertamina juga membangun infrastruktur liquefied natural gas (LNG) di 56 titik.(OL-11)
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Kerry Adrianto Riza, menolak tuntutan jaksa 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun.
Komisi VI memberikan apresiasi atas kerja keras Pertamina dalam merespons bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra yang terjadi pada jelang akhir tahun lalu.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti agenda transformasi BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama PT Pertamina (Persero).
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved