Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
INSTITUTE for Development of Economics and Finance (Indef) menilai perpanjangan masa insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% tidak efektif untuk menungkit ekonomi nasional.
"Kemarin saja tidak efektif, sekarang diberlakukan, maka rugi dua kali. Ke ekonomi tidak pengaruh, hanya naik 80 ribu (penjualan) satu bulan (pada Maret 2021). Lalu loss juga pajaknya, karena tidak ada pemasukan PPnBM," tutur Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad saat dihubungi, Minggu (13/6).
Lebih lanjut, Tauhid mengatakan kondisi itu terjadi karena masyarakat, khususnya kelas menengah, tengah melakukan penyesuaian terhadap penawaran. Mengingat, pendapatan diperoleh tidak bertambah, meski pemerintah menggulirkan insentif PPnBM.
Baca juga: Misbakhun Tuding Sri Mulyani tak Rasional soal Pajak Sembako
"Ketika pendapatan belum meningkat, akan ada penyesuaian dari masyarakat," pungkasnya.
Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), efektivitas insentif PPnBM kendaraan bermotor hanya berlaku selama satu bulan. Pada Maret, tercatat penjualan mobil mencapai 84.915 unit, lalu turun pada April menjadi 78.908 unit dan turun lagi menjadi 54.815 unit di Mei 2021.
"Ini artinya tidak efektif. Sekarang pemerintah memperpanjang PPnBM, karena pengaruhnya cuman sebulan itu kebijakan," imbuh Tauhid.
Baca juga: PMI Manufaktur Naik, Indikasi Pemulihan Ekonomi Menguat
Diketahui, pemerintah memperpanjang masa penerapan insentif PPnBM kendaraan bermotor 100% yang ditanggung pemerintah (DTP) hingga Agustus 2021. Awalnya, kebijakan itu hanya berlaku tiga bulan terhitung sejak awal Maret 2021 dan menyusut secara bertahap.
"Kementerian Keuangan sudah senada dengan kami, bahwa PPnBM DTP dapat diperpanjang. Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, diperlukan terobosan untuk tetap menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah kondisi pandemi," jelas Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran pers.(OL-11)
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Program ini juga dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pariwisata desa, memberikan mereka akses yang lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.
Lembata merupakan wilayah yang memiliki ragam komoditas mulai dari kopi, ikan hingga wastra, namun kurang terekspos sehingga tidak cukup meningkatkan perekonomian masyarakat
Membangun perekonomian Jabar bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu harus dilakukan secara sinergi kolaboratif berbagai pihak.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah di Priangan Timur harus bersinergi dengan berbagai elemen untuk membangun ketahanan ekonomi.
Studi baru menunjukkan peningkatan signifikan dalam komplikasi penyakit terkait alkohol di kalangan perempuan paruh baya selama periode pandemi covid-19.
Kasus peningkatan signifikan mata minus atau Myopia Booming kini menjadi perhatian serius, terutama karena dapat berdampak buruk pada masa depan anak-anak
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Produk skincare dan kesehatan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, terutama kaum perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh tren kecantikan dan gaya hidup sehat.
Instansi di lingkungan Pemkab Tasikmalaya diharapkan bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan gencar melakukan sosialisasi
Di Kabupaten Cianjur belum ditemukan adanya kasus covid-19. Namun tentu harus diantisipasi karena diinformasikan kasus covid-19 kembali melonjak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved