MEKANISASI dan penggunaan teknologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan pertanian modern. Apalagi hal tersebut menurut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo secara jelas sudah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya ketika membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021.
"Bapak Presiden waktu itu menyampaikan bahwa penerapan teknologi pertanian diharapkan mampu menekan biaya produksi menjadi lebih murah sehingga menciptakan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional," kata Mentan Syahrul saat menjadi narasumber Indonesia Food Summit (IFS) 2021, di Jakarta, Selasa (25/5).
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi yang juga hadir mengatakan bahwa masih ada peluang untuk meningkatkan produksi dan memberikan pendapatan lebih kepada petani terutama pada proses pasca panen.
"Di Sumbar, berdasarkan pengalaman yang ada, pasca panen perlu diintervensi untuk menghindari food losses yang saat ini bisa mencapai 50 persen," kata Mahyeldi.
Salah satu upaya yang bisa ditempuh menurutnya adalah dengan merevitalisasi rice milling unit (RMU) yang ada.
"RMU di Sumbar ada sekutar 5 ribuan yang itu usianya sudah puluhan tahun, 20 sampai 30 tahun," ungkapnya.
Mahyeldi memperkirakan dengan memperbaiki RMU akan meningkatkan kualitas dan produksi beras sampai 12%. Apalagi, tambahnya, dalam proses panen menggunakan teknologi seperti combine harvester.
Mentan Syahrul mengakui pemerintah pusat memiliki keterbatasan anggaran sehingga apa yang menjadi harapan Gubernur Sumbar tersebut tidak bisa serta merta dilakukan. Menurutnya, pendistribusiannya bertahap dan tidak bisa semuanya langsung diberikan.
Oleh karena itu, menurutnya, skema KUR dan pelembagaan petani dalam bentuk korporasi diharapkan menjadi jawaban.
"Bapak, Ibu, RMU yang ada di indonesia kurang lebih jumlahnya hanya 186 ribu unit, dan hemat saya, dana KUR bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki atau mengupgrade-nya," jelas Mentan.
Pengembalian dana pinjaman KUR di sektor pertanian tahun 2020 cukup sehat bagi sektor perbankan, pasalnya nilai Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet hanya 0.6% dari total nilai pinjaman KUR.
"Alokasi KUR pertanian tahun 2021 sebesar Rp 70 triliun. Ini bisa dimanfaatkan dan akan berguna untuk membiayai pada pasca panen. Petani-petani kita ke depan harus sudah bisa menjual beras dengan packaging yang menarik. Penggilingan beras di desa-desa harus ditumbuhkan tapi saya harapkan berasnya jangan dijual kemana-mana karena ada konsumen yang pasti sekitar 4 juta yang terdiri dari PNS, anggota TNI/Polri dan juga kegiatan sosial," ungkap Mentan.
Sementara itu, narasumber lainnya, Menteri Perdagangan, M. Luthfi mengatakan bahwa harga gabah kering panen (GKP) Rp 4.200.
"tapi itu (harga-red) proses sebelum panen, harga setelah panen menjadi Rp 8.600 ada penambahan sekitar Rp 4.400. Jadi ini, kasarnya yang kerja dari pagi sampai sore itu Rp 4.200 tapi pasca-nya itu Rp 4.400, untuk mendapatkan beras medium. Ini ada yang mesti kita perbaiki bersama, kalau tadi ada kemungkinan losses sekitar 10 persen, bisa jadi mungkin lebih, mencapai 50 persen," kata Luthfi. (RO/OL-09)
