Senin 19 April 2021, 15:53 WIB

Tentang Tanggung Jawab Pupuk Bersubsidi, Ini Kata Irma Suryani

mediaindonesia.com | Ekonomi
Tentang Tanggung Jawab Pupuk Bersubsidi, Ini Kata Irma Suryani

Ist/DPR
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago.

 

SALAH satu faktor yang memiliki peran penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian adalah pupuk bersubsidi.

Alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan dengan  mempertimbangkan beberapa hal, yaitu luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B, usulan kebutuhan pupuk dari pemerintah daerah propinsi, penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya dan alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia.

Irma Suryani Chaniago mengatakan bahwa persoalan pupuk bersubsidi bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertanian (Kementan) semata, namun juga ada tanggung jawab kementerian lain seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dalam hal ini PT Pupuk Indonesia.

"Jadi saya melihatnya ada persepsi yang salah tentang tanggung jawab pupuk bersubsidi, seolah olah pupuk bersubsidi itu hanya menjadi tanggung jawab Kementan, padahal penyediaan pupuk bersubsidi adalah tanggung jawab tiga kementrian, yaitu kementrian pertanian, kementrian BUMN dan kementrian keuangan," ujar Irma yang juga politikus senior Partai NasDem, Senin (19/4/2021).

Bukan hanya itu saja, tata kelola pendistribusian pupuk subsidi juga melibatkan pemerintah daerah baik Provinsi, Kota maupun Kabupaten. Keterlibatan semua unsur pemerintah ini penting untuk dicatat agar ke depan tidak ada lagi mis persepsi seperti yang terjadi belakangan ini.

"Publik perlu tau bahwa pupuk bersubsidi merupakan program strategis lintas kementerian, sehingga kalau ada permasalahan soal pupuk bersubsidi jangan semua ditimpakan ke Kemenyan, namun harus dilihat juga tupoksi dari dua kementrian lain," katanya.

Irma menambahkan, selain unsur pemerintah, masyarakat juga diharapkan bisa mengambil peran dalam hal pengawasan terkait kemungkinan adanya penyimpangan.

"Saya menghimbau pada masyarakat untuk ikut berperan dalam pengawasan dan bila ditemukan penyimpangan di lapangan masyarakat harus segera melaporkan sesuai mekanisme yang berlaku. Prinsipnya adalah masalah tatakelola mesti diselesaikan di wilayah setempat, bupati, walikota dan gubernur juga mempunyai tanggung jawab yang sama," tutupnya. (RO/OL-09)

Baca Juga

Antara

KLHK Pilih 21 Nominator Penerima Penghargaan Kalpataru 2021

👤Atalya Puspa 🕔Minggu 16 Mei 2021, 16:23 WIB
Penghargaan kalpataru memiliki 4 kategori, yaitu Perintis Lingkungan, Pengabdi Lingkungan, Penyelamat Lingungan dan Pembina...
Antara

H+1 Lebaran, 95.477 Kendaraan Masuk ke Jakarta

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Minggu 16 Mei 2021, 14:02 WIB
Jumlah itu mengalami penurunan hingga 25,5% dari lalu lintas normal yang mencapai 128.126...
Antara

Terbongkar, Kapal Vietnam Curi Ikan di Natuna

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 16 Mei 2021, 13:34 WIB
Patroli laut Kapal Negara (KN) Pulau Dana-323 , tangkap kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam yang sedang melakukan aktivitas...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kekerasan Mengguncang Gaza, Israel, dan Tepi Barat

Sejak Senin (10/5), 132 kematian warga Palestina telah terdaftar di Gaza dan sembilan di Israel, termasuk beberapa anak di bawah umur.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya