Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISARIS Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, mengaku sampai saat ini tidak ada rencana menghapus penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium.
"Tidak ada rencana itu," ujar Ahok saat dihubungi, Kamis (8/4).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu membantah jika pertemuan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membahas soal penghapusan BBM jenis Premium. Menurut Ahok, rencana penghapusan Premium membutuhkan revisi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Baca juga: Kilang Balongan Terbakar, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Aman
"Tidak ada bicara soal penghapusan Premium (dengan Gibran). Soal itu pun pakai peraturan presiden," imbuh Ahok.
Sebelumnya diberitakan, pertemuan Ahok dengan Gibran membahas BBM jenis Premium yang masih dikonsumsi masyarakat. Dia menyinggung saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sempat melarang penggunaan bahan bakar RON 88 tersebut.
Baca juga: Luhut: Pertamina Jadi Perusahaan Petrokimia Terbesar pada 2030
"Dulu di DKI sudah saya hapus. Tetapi memang di beberapa daerah masih membutuhkan. Makanya kita bikin program Langit Biru untuk mengajak masyarakat. Mendidik supaya meninggalkan premium, karena secara kualitas kan kurang baik," pungkas Ahok.
Rencana penghapusan Premium sempat menguak pada tahun lalu. Saat itu, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah menyebut penjualan Premium dihentikan di wilayah Jawa, Madura dan Bali. BBM jenis Premium dinilai menghasilkan gas buang dari knalpot kendaraan bermotor dengan emisi tinggi.(OL-11)
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Hukum seharusnya berfungsi sebagai tools of justice, alat untuk menegakkan keadilan, bukan berubah menjadi tools of politics demi memperoleh dukungan masyarakat.
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Di Provinsi Aceh, dari total 156 SPBU, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97% telah kembali beroperasi.
Anggapan bahwa mengisi bensin di siang hari mendapatkan volume lebih sedikit ketimbang di malam hari memang memiliki landasan ilmiah, namun dampaknya tidaklah signifikan.
KEHADIRAN mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap dapat menjadi landasan Kejaksaan dalam penanganan perkara Korupsi Pertamina.
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut kegiatan bermain golf yang dilakukannya saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sebagai hal yang lumrah.
Ahok mengatakan selama ia menjabat tak ada laporan temuan dari BPK soal sewa kapal dalam sidang anak Riza Chalid Kerry Adrianto di sidang perkara korupsi tata kelola minyak mentah
Ahok membantah adanya laporan intervensi Riza Chalid terkait sewa Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) selama dirinya menjabat. Itu disampaikan dalam sidang korupsi tata kelola minyak mentah
Ahok menyatakan tidak pernah mendapat laporan mengenai hal tersebut. Ahok mengaku tidak mengenal Riza Chalid.
Ahok mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan subsidi energi yang selama ini diterapkan pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved