Realisasi Anggaran PEN Capai 10,9%

REALISASI program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 17 Maret 2021 menyentuh Rp76,59 triliun atau 10,9% dari alokasi anggaran sebesar Rp699,43 triliun. Bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM menjadi tiga sektor dengan serapan tertinggi.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (23/3). Tingginya serapan anggaran di tiga sektor tersebut sesuai dengan agenda pemerintah untuk menangani pandemi dan membantu masyarakat yang terdampak.

"Ini memang tujuannya pemulihan ekonomi nasional yang bisa dipengaruhi atau didukung oleh APBN langsung melalui belanja ke masyarakat. Dengan demikian, ini bisa mendukung konsumsi rumah tangga terutama kelompok terbawah yaitu 40% terendah," ujarnya.

Sri Mulyani memerinci realisasi anggaran di bidang kesehatan mencapai Rp12,40 triliun atau 7,0% dari pagu sebesar Rp176,30 triliun. Anggaran bidang kesehatan tidak seluruhnya berada di kas Kementerian Kesehatan, melainkan tersebar di beberapa kementerian/lembaga yang terkait dalam penanganan pandemi.

"Ada yang melalui BNPB, Badan POM, BKKBN, Kementerian Pertahanan, bahkan Polri yang mereka juga memiliki rumah sakit. Tentu juga dalam hal ini melalui kementerian/lembaga ada nanti yang berasal juga belanja melalui TKDD," jelas Sri Mulyani.

Realisasi anggaran perlindungan sosial telah menyentuh Rp25,97 triliun atau 16,5% dari total pagu sebesar Rp157,41 triliun. Anggaran itu digelontorkan pemerintah melalui beberapa program bantuan sosial.

Lalu serapan anggaran dukungan UMKM mencapai Rp29,63 triliun atau 16,0% dari pagu sebesar Rp184,83 triliun. Bidang insentif usaha telah menyerap anggaran sebesar Rp7,15 triliun atau 12,2% dari pagu Rp58,46 triliun.

Sedangkan untuk dukungan program prioritas telah terserap Rp1,44 triliun atau 1,2% dari pagu Rp122,42 triliun. Sri Mulyani mengatakan, program PEN 2021 diarahkan untuk mendongkrak agregat permintaan dari sisi masyarakat karena terpukul pandemi covid-19. Dukungan itu, kata Sri Mulyani, dilakukan sesuai dengan fungsi APBN sebagai senjata melawan pelemahan dari dampak pandemi yang memengaruhi konsumsi masyarakat, pemerintah, dan belanja modal. (OL-14)