Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PIHAK Google mengancam akan menutup mesin pencarian di Australia jika aturan soal rencana pembagian royalti dengan perusahaan media disahkan menjadi undang-undang.
Pada sidang Senat di Canberra pada Jumat (22/1), Managing Director Google (GOOGL) Australia Mel Silva mengatakan draf undang-undang tersebut dianggap tidak bisa dijalankan dan akan mematahkan jutaan pengguna mencari konten secara online.
"Jika aturan ini menjadi undang-undang, itu tidak akan memberi kami pilihan nyata selain berhenti menyediakan Google Penelusuran di Australia," kata Mei Silva seperti dilansir CNN, Jumat (22/1).
"Itu akan menjadi hasil yang buruk tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi masyarakat Australia, keragaman media, dan bisnis kecil yang menggunakan Google Penelusuran," tambahnya.
Baca Juga: Google Photos akan Berbayar Mulai Juni 2021
Perdana Menteri Australia Scott Morrison membalas ancaman Google tersebut. Pihaknya bersikukuh mensahkan aturan tersenut.
"Biar saya perjelas, Australia membuat aturan apa saja yang dapat Anda lakukan di negara ini. Itu dilakukan di parlemen kami. Kami tidak menanggapi ancaman itu," katanya kepada wartawan.
Dengan aturan yang dianggap kontroversial itu, Australia akan mengikat Google dan Facebook agar bernegosiasi dengan perusahaan media terkait nilai konten berita.
Kritik datang terhadap kedua perusahaan teknologi itu karena dinilai mendominasi bisnis periklanan online, hal itu membuat penerbit berita Australia terjepit. Pemerintah setempat menyebut, pendapatan media cetak di Australia dari iklan menurun 75% sejak 2005. (OL-13)
Baca Juga: Mobil Masuk Jurang di Lembang Gara-Gara Ikuti Google Maps
Fitur Family Link dapat menetapkan batas-batas yang sesuai kebutuhan keluarga dengan cara mengawasi waktu penggunaan perangkat dan membatasi akses harian
Tular Nalar juga menghadirkan Bioskop Keliling yang bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunikasi Indonesia.
Jalan protokol maupun jalan tol di sekitar Jakarta pada aplikasi Google Maps memiliki lambang warna hijau yang berarti lowong.
Fitur yang disediakan Google Maps bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih cepat mengenal perluasan kebijakan ganjil genap dengan cara yang praktis
PARA pengguna kendaraan bermotor pribadi baik roda dua maupun roda empat bisa menghindari sistem ganjil genap dengan mencari rute alternatif menggunakan Google Maps.
Google mengimbau kepada pengendara roda dua agar berhati-hati saat menggunakan aplikasi Google Maps sebagai penunjuk arah.
Kurangnya perlindungan dari pemerintah untuk penetapan harga akan memperlebar kesenjangan gender dalam pertanian.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio pesimistis terhadap realisasi program pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi melalui Electronic Road Pricing atau jalan berbayar elektronik
Massa pun semakin beringas. Aksi lempar-lemparan batu dan bom molotov tak bisa terhindarkan. Di lokasi bentrokan, aparat membalas dengan water cannon dan menembakkan gas air mata
BADAN Legislasi (Baleg) DPR sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.
Pemerintah dan Baleg DPR telah sepakat untuk membawa RUU DKJ ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Fraksi-fraksi tidak ada perbedaan pandangan kecuali fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak rancangan beleid tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved