Infrastruktur Digital Harus Jangkau Seluruh Wilayah

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan keberadaan teknologi digital mampu mengakselerasi perekonomian, tetapi juga bisa menimbulkan potensi terjadinya baik disrupsi maupun distabilitas sehingga dibutuhkan arah kebijakan yang tepat.

“Menjaga stabilitas sistem keuangan dengan tetap mengakomodasikan teknologi digital menjadi sangat pen ting,” katanya dalam acara virtual Indonesia Digital Conference di
Jakarta, kemarin.

Sri Mulyani menyebutkan terdapat beberapa hal strategis yang menjadi latar belakang pembentukan arah kebijakan transformasi digital. Pertama ialah adanya 4.000 desa tanpa akses internet dan pengguna internet mencapai 54,7% dari total penduduk.

Kemudian, mengenai kecepatan internet yang masih di bawah dunia, yaitu fi xed broadband 14 Mbps, sedangkan dunia telah mencapai 43 Mbps serta mobile broadband nasional 10 Mbps, sedangkan dunia 22,16 Mbps.

“Untuk Indonesia, supaya kita bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi dari ekonomi digital, kita perlu terus mendukung dari berbagai policy mulai infrastruktur, SDM,
hingga kebijakannya,” katanya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan ada tiga strategi yang akan dilakukan pemerintah dalam melakukan transformasi digital, yaitu penyelesaian pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penggunaan infrastruktur digital, dan fasilitas pendukung.

Pembangunan infrastruktur TIK memiliki empat indikator utama, yaitu jangkauan fi ber optik atau Palapa Ring, kecepatan internet dengan fi xed 25 Mbps dan mobile 20 Mbps, meningkatkan indeks pembangunan TIK menjadi 5 sampai 5,3, serta 100% digital broadcast.

Penggunaan infrastruktur digital meliputi lima indikator, yaitu terciptanya tiga unicorn startup baru, im plementasi layanan pemerintah berbasis elektronik, online service untuk petani dan nelayan, smart ci ties, serta beasiswa bagi digital talent.

Fasilitas pendukung transformasi digital mempunyai tiga indikator, yaitu satu data Indonesia, intragovernmental network, dan national data center.

Sri Mulyani menuturkan hasil dari arah kebijakan transformasi digital itu ialah terciptanya akses komunikasi yang merata untuk se lu ruh wilayah di Indonesia serta penyelenggaraan
pelayanan pemerin tah yang efektif dan efi sien bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Jangan sampai yang menikmati hanya kota besar atau provinsi yang relatif sudah maju infrastrukturnya. Kita berharap seluruh daerah bisa terlayani dan terjangkau oleh infrastruktur digital tersebut,” tegasnya.

Telkom jadi fondasi

Menteri BUMN Erick Thohir menginginkan PT Telkom Indonesia (per sero) Tbk menjadi fondasi bagi program satu data pemerintah.

“Telkom sudah memiliki program data center, national innovation, tetapi saya juga menantang atau challenge program satu data bahwa Telkom penting menjadi fondasi program satu data pemerintah,” ujar Erick.

Menurut Menteri BUMN, dengan memiliki program satu data yang bisa dikelola Telkom, tetapi datanya milik pemerintah, mereka bisa juga mendukung transparansi programprogram
pemerintah.

“Dengan demikian, kita bisa menekan program-program pemerintah yang dikorupsi. Hal ini berperan penting sebagai digitalisasi yang terjadi di Indonesia,” katanya.

Sri Mulyani juga menekankan keberadaan digitalisasi dapat membuat akuntabilitas dari program kebijakan pemerintah meningkat. Hal itu bisa dilihat dari tersalurkannya bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat berdasarkan data nama dan alamat. (Ant/E-1)