Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMANFAATAN teknologi digital dalam penyaluran stimulus fiskal mampu mendorong inklusi keuangan dan menjaga akuntabilitas kebijakan pemerintah.
"Ini akan mengakselerasi inklusi keuangan dan sekaligus juga akuntabilitas, reliabilitas dari kebijakan pemerintah yang sangat mengandalkan kepada by name by adress, targeted support dari pemerintah kepada yang memang seharusnya mendapatkan bantuan pemerintah," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Rabu (16/12).
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah mendorong segala operasi fiskal ditransfromasi ke digital. Itu dilakukan mulai dari transfer ke daerah dan dana desa yang telah dilakukan kementerian keuangan.
Penyaluran dana melalui teknologi digital itu dinilai mampu mengikis potensi terjadinya penyelewengan penggunaan dana. Dari transformasi itu, uang negara langsung ditransfer ke rekening daerah.
Pun demikian dengan transfer dana pendidikan untuk mendukung biaya operasional sekolah di tiap daerah. Bendahara negara turut mendorong dilakukannya transfer langsung ke tiap sekolah melalui pemanfaatan teknologi digital.
Baca juga : November 2020, Produk Pertanian Dongkrak Ekspor Tumbuh Positif
"Biaya untuk operasi pendidikan ini ditransfer langsung ke akun sekolah tanpa melalui akun yang lain, ini akan meningkatkan akuntabilitas," ujar Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga berharap pemanfaatan teknologi digital bisa mengakselerasi inklusi keuangan nasional. Indonesia diketahui menargetkan inklusi keuangan mencapai 90% pada 2024.
Saat ini, merujuk laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dirilis pada 1 Desember 2020, inklusi keuangan nasional baru mencapai 76,19%. Dus, masih ada selisih dari target yang ditetapkan.
Berkaitan dengan itu, Sri Mulyani mengatakan, penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi turut mendorong inklusi keuangan Indonesia.
"Kalau kita lihat bansos kita, PKH 10 juta penerima keluarga, beasiswa untuk anak sekolah yang mencapai bahkan bisa jutaan manusia yang kemudian bisa membuka akun," imbuhnya.
"Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Kuliah dan seluruh berbagai program pemerintah seperti bantuan langsung tunai, itu dibayarkan langsung transfer ke akun masing-masing," pungkas Sri Mulyani. (OL-2)
Komisi Pencari Fakta mengungkap adanya massa suruhan terorganisir di balik penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kerusuhan Agustus 2025.
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
Data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menunjukkan tren peningkatan pengaduan serta lonjakan kerugian finansial konsumen dari tahun ke tahun.
Pelaku usaha kini bisa daftar QRIS, terima pembayaran semua bank dan e-wallet, serta pencairan dana tiap jam.
Di tengah ekspansi ekonomi digital yang kian cepat, industri financial technology (fintech) Indonesia memasuki fase baru: dari mengejar pertumbuhan.
Meski potensi ekonomi digital besar, Indonesia masih menghadapi tantangan serius pada aspek literasi.
Peran AI sebagai intelligent trust, bukan pengganti tanggung jawab manusia, melainkan alat untuk memperkuat transparansi, keadilan distribusi, dan pengambilan keputusan beretika.
Bank Indonesia melakukan reformasi pengaturan industri sistem pembayaran, salah satunya Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi Informasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved