Dorong Akses Pasar dan Keuangan Digital UMKM yang Inklusif

ASIA Pacific Foundation of Canada (APF Canada) menggelar lokakarya strategis bertajuk Connecting Policy, Business and People di sela pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) I di Jakarta. Forum ini menyoroti percepatan digitalisasi keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dipimpin oleh kaum perempuan.

Kegiatan ini mempertemukan para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan perwakilan pemerintah dari kawasan APEC guna memperkuat dialog kebijakan yang inklusif dan responsif gender.

Presiden dan CEO APF Canada, Jeff Nankivell, menegaskan bahwa penguatan akses pasar dan keuangan digital harus diarahkan kepada kelompok yang selama ini tertinggal. "UMKM yang dipimpin perempuan adalah pendorong penting inovasi dan ketahanan ekonomi di APEC. Lokakarya ini memastikan manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata," ujar Jeff.

Baca juga : Perlu Penguatan Literasi Konsumen di Era Pasar Ekonomi Digital

Meski potensi ekonomi digital besar, Indonesia masih menghadapi tantangan serius pada aspek literasi. Wakil Menteri Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah, mengungkapkan bahwa sekitar 74 persen transaksi di Indonesia saat ini masih dilakukan secara tunai.

“Masih ada kesenjangan literasi keuangan dan digital yang lebar. Perluasan akses keuangan digital menjadi sangat krusial, terutama bagi UMKM yang dipimpin perempuan agar mereka bisa bersaing di pasar yang lebih luas,” jelas Siti Azizah.

Senada dengan hal tersebut, Ketua ABAC Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyebutkan bahwa dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, lebih dari separuhnya adalah perempuan. Ia mendesak adanya desain model bisnis yang memudahkan perempuan untuk mengadopsi teknologi digital.

Baca juga : Kemenkominfo Gelar Sarasehan Nasional dan Workshop Literasi Digital untuk Tingkatkan Ekonomi Warga Desa

“Mereka membutuhkan akses pasar yang lebih baik dan dukungan likuiditas yang lebih besar. Kita harus mendesain model bisnis yang benar-benar memudahkan mereka untuk mengadopsinya,” kata Anindya.

Kerja Sama Strategis Kanada–Indonesia

Sebagai langkah konkret, APF Canada dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) baru. Kesepakatan ini mencakup penguatan kerja sama dalam analisis kebijakan, strategi perdagangan, riset terapan, hingga dialog kebijakan di berbagai sektor strategis.

Direktur Eksekutif APEC, Eduardo Pedrosa, memuji langkah ini sebagai contoh nyata sinergi sektor publik dan swasta dalam mendorong reformasi kebijakan di kawasan. Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan konkret guna mendukung La Serena Roadmap for Women and Inclusive Growth.

Diskusi juga mengeksplorasi peluang harmonisasi standar know-your-customer (KYC) dan portabilitas data kredit antar-ekonomi APEC, yang diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha perempuan dalam menembus rantai pasok regional. (H-2)