Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) memberikan penghargaan kepada 10 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang memiliki performa serta realisasi capaian program terbaik pada tahun 2019.
Penghargaan diberikan dalam ajang TPAKD Award 2020, yang menjadi salah satu rangkaian dari kegiatan Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2020, dan dihadiri secara virtual oleh Presiden RI Joko Widodo, kemarin.
Proses penilaian TPAKD Award dilakukan oleh Tim Penilai Utama yang terdiri dari perwakilan OJK, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendagri, Akademisi dan World Bank. “Pada TPAKD Award Tahun 2020 ini, telah dilakukan penilaian kepada 68 TPAKD Existing (telah dikukuhkan sampai dengan Juni 2018) dan 23 TPAKD New Comers (dikukuh kan dari Juli 2018 sampai dengan 2019) yang dilaksanakan secara independen,” ungkap Wimboh dalam sambutannya, kemarin.
Beliau kemudian menyerahkan penghargaan TPAKD Award kepada 10 TPAKD yang terdiri dari empat TPAKD tingkat provinsi, empat TPAKD tingkat kabupaten/kota, serta dua TPAKD pendatang baru. Penganugerahaan ini disaksikan bersama secara virtual oleh seluruh TPAKD, Kementerian/ Lembaga terkait antara lain Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekertaris Jenderal Kemendagri, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, serta masyarakat luas melalui Youtube Channel OJK Indonesia, Jasa Keuangan.
Pada tingkat provinsi, Penghargaan diberikan kepada TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kategori Provinsi Dengan Implementasi Pembiayaan Melalui Pola Kemitraan Terbaik; Provinsi Jawa Tengah, dengan kategori Provinsi Dengan Inovasi Pengembangan Program Inklusi Keuangan Terbaik; TPAKD Provinsi Jambi, dengan kategori Provinsi Dengan Program Pemberdayaan UKM Terbaik; dan TPAKD Provinsi Sumatera Utara meraih penghargaan Provinsi Dengan Penyediaan Akses Keuangan Terbaik.
Sedangkan untuk tingkat Kabupaten dan Kota terdiri dari TPAKD Kota Malang, dengan kategori Kabupaten/Kota Dengan Inovasi Terbaik Dalam Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir; Kabupaten Kebumen, dengan kategori Kabupaten/Kota Dengan Implementasi Terbaik Dalam Program Pembiayaan Mikro Berbiaya Rendah Bagi UKM; Kabupaten Kerinci, dengan kategori Kabupaten/Kota Dengan Implementasi Program Pemberdayaan Desa Terbaik; dan Kabupaten Langkat yang meraih penghargaan dengan kategori Kabupaten/ Kota Dengan Penyediaan Akses Keuangan Terbaik.
Untuk TPAKD pendatang baru, penghargaan diraih oleh TPAKD Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan kategori Kabupaten/Kota Pendorong Pembiayaan Kepada Sektor Unggulan Terbaik; serta TPAKD Kabupaten Purbalingga, dengan ka tegori Kabupaten/Kota Pendo rong Pembiayaan Kepada Sektor UKM Terbaik. (Gan/S1-25)
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved